Oleh: Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES),CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR), Direktur Cooperative Research Center (CRC) Institut Teknologi Keling Kumang
KITAINDONESIASATU.COM – Sejak era kemerdekaan hingga hari ini, kita kerap terjebak dalam lingkaran krisis ekonomi dan upaya penyelesaianya seolah berulang dengan pola yang sama. Tidak ada perubahan fundamental dan selalu khianati ekonomi konstitusi, demokrasi ekonomi. Setiap kali badai krisis lewat, alih-alih menjadi momentum perbaikan struktur ekonomi, arah kebijakan justru kembali dikuasai oleh segelintir elite kapitalis.
Krisis 1998 adalah contoh paling gamblang. Dulu, rakyat menaruh harapan besar bahwa tumbangnya rezim otoriter akan membuka jalan bagi demokratisasi ekonomi. Namun kenyataannya, yang terjadi justru liberalisasi besar-besaran.
Konglomerat yang semestinya bertanggung jawab atas krisis malah diselamatkan dengan skema restrukturisasi dengan dana talangan (bailout) berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang justru jadi beban negara karena dikorupsi dan dibawa lari keluar negeri.
BUMN strategis dilepas melalui privatisasi yang jatuh dikuasai para kapitalis. Sementara usaha rakyat dibiarkan berjuang sendiri di tengah badai. Hanya segelintir elite yang bangkit, sementara mayoritas rakyat makin terpinggirkan. Kekuatan elite kapitalis yang berkongkalilong dengan elite kaya semakin perkuat konsentrasi kekayaan dan politik sekaligus.
