Agenda Demokratisasi Ekonomi
Model pembangunan yang dijalankan hingga saat ini masih tunduk pada logika sistem kapitalisme pinggiran. Di era Orde Baru, kita mengandalkan kapitalisme negara (state-led capitalism). Setelah reformasi, berubah menjadi kapitalisme pasar (market-led capitalism) dengan segala variannya. Dawam Rahardjo pernah menggambarkan kondisi ini dengan sangat tepat, jika sebelumnya negara berperan sebagai satpam bagi kapitalis, kini bahkan jatuh derajatnya hanya sebagai tukang bersih-bersih toilet untuk bersihkan berak kapitalis.
Selama ini, rakyat juga terus dimanipulasi bahwa mereka hidup dalam sistem demokrasi, padahal hakikatnya hanya menjadi penonton di panggung kekuasaan yang dikendalikan segelintir orang. Sebabnya jelas, demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi adalah ilusi demokrasi.
Justru yang lahir dari sistem demokrasi tersebut bukanlah demokrasi yang sejati, melainkan plutogarki, rezim anti demokrasi yang merupakan hasil kawin silang antara oligarki dan plutokrasi, di mana kuasa terkonsentrasi di tangan elit kaya dan elit politik. Pola seperti ini menyebabkan bangsa ini tidak akan pernah keluar dari lingkaran krisis.
Selama struktur ekonomi tetap terkonsentrasi pada segelintir elite, selama rakyat hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, dan selama koperasi tetap diperlakukan sebagai anak tiri, maka demokrasi ekonomi hanya akan menjadi jargon kosong. Oleh karena itu, yang mendesak sekarang adalah keberanian politik untuk mengubah arah. Demokrasi ekonomi harus dikembalikan sebagai haluan utama.
Langkah pertama adalah memastikan semua warga negara terbebas dari ancaman kelaparan. Alokasi fiskal untuk pendapatan minimum warga negara (universal basic income) harus menjadi prioritas APBN. Apa gunanya disebut warga negara bila di satu sisi segelintir orang hidup berkelimpahan, sementara di sisi lain ada rakyat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sepiring nasi?. Pajak yang dikumpulkan negara sejatinya adalah instrumen untuk memastikan hidup bersama yang adil.
