Sepuluh tahun berselang, krisis keuangan global 2008 kembali mengguncang. Lagi-lagi, stabilitas ekonomi didefinisikan sebagai stabilitas bagi pemilik modal besar, bukan bagi rakyat kecil. Bank dan korporasi raksasa dijaga dengan segala cara, sementara Usaha Mikro dan Kecil serta koperasi tak pernah benar-benar masuk dalam radar kebijakan. Bahkan dalam krisis pandemi COVID-19, insentif fiskal dan moneter lebih banyak digelontorkan kepada perusahaan besar. Rakyat kecil, petani, pedagang, dan buruh, yang justru paling terpukul, dibiarkan mencari jalan sendiri.
Data memperlihatkan angka ketimpangan sosial ekonomi yang semakin tinggi. Menurut laporan Oxfam (2024), satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai hampir separuh total pendapatan nasional. Empat keluarga terkaya kekayaannya setara dengan 100 juta penduduk dari yang termiskin.
Saat ini, faktanya ruang fiskal negara kian tersedot untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang. Beban itu tidak pernah ditanggung oleh elite pemilik modal, melainkan oleh rakyat lewat pemangkasan subsidi, kenaikan pajak, dan pengurangan belanja sosial.
Di sisi lain, ketergantungan pada impor pangan memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi ekonomi kita. Tahun 2024, Indonesia mengimpor 4,52 juta ton beras, sementara ekspornya hanya 520 ton. Negeri agraris yang semestinya berdaulat pangan justru bergantung pada pasar global. Skema impor ini jelas menguntungkan korporasi besar yang menguasai rantai distribusi, sementara petani terus hidup dalam ketidakpastian.
Jika kita tarik benang merah dari rangkaian peristiwa itu, terlihat jelas sebuah pola yang sama. Setiap kali krisis datang, beban selalu jatuh ke pundak rakyat, sementara keuntungan tetap dinikmati oleh elite kapitalis. Paska krisis, bukan terjadi pembalikan arah menuju demokrasi ekonomi sebagaimana amanat konstitusi, melainkan justru semakin terkonsentrasinya kekuasaan ekonomi pada segelintir orang. Rakyat hanya menjadi penonton yang dipaksa menanggung beban, sementara panggung dan hasilnya dikuasai elite.
