KITAINDONESIASATU.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan peringatan tegas kepada para siswa penerima program sekolah swasta gratis. Mereka diwajibkan menjaga perilaku dan menaati aturan, karena subsidi pendidikan dari pemerintah daerah terancam dicabut jika terbukti terlibat tawuran, aksi kriminal, atau pelanggaran lainnya.
Dedi menegaskan bantuan pendidikan yang digelontorkan Pemprov Jawa Barat bukan sekadar membuka akses sekolah bagi siswa yang gagal masuk SMA, SMK, atau SLB negeri dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), tetapi juga bertujuan membentuk karakter dan moral generasi muda.
“Para siswa harus berkomitmen menjadi anak baik. Mereka mendapatkan subsidi yang nilainya cukup besar, sehingga wajib menaati aturan dan tidak terlibat tawuran,” tegas Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta itu memastikan pemerintah akan melakukan evaluasi berkala terhadap perilaku para penerima bantuan. Jika ditemukan pelanggaran serius, sanksi pencabutan subsidi akan langsung diberlakukan.
Program sekolah swasta gratis sendiri menjadi solusi bagi puluhan ribu calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Berdasarkan data Pemprov Jawa Barat, lebih dari 70 ribu calon peserta didik berpotensi kehilangan kursi di sekolah negeri setelah proses pemetaan penerimaan siswa baru.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, para siswa akan dialihkan ke sekolah swasta mitra yang telah menjalin kerja sama resmi dengan pemerintah daerah. Melalui skema ini, mereka mendapatkan jaminan pendidikan gratis selama tiga tahun.
Biaya yang ditanggung pemerintah mencakup uang pangkal, uang bangunan, hingga iuran bulanan sekolah. Pemprov Jawa Barat mengalokasikan bantuan sekitar Rp2,7 juta per siswa setiap tahun, sementara sekolah swasta tetap menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.
Dedi menegaskan program ini difokuskan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar tetap bisa mengenyam pendidikan, bukan untuk membiayai sekolah swasta elite dengan biaya tinggi.
“Yang kita lindungi adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mereka harus tetap bersekolah,” ujar Dedi. (*)
