KITAINDONESIASATU.COM – Sebanyak delapan perusahaan pemegang izin konsesi di sektor kehutanan dan perkebunan di Kalimantan Selatan diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah pusat menegaskan akan menindak tegas jika terbukti terjadi kelalaian atau pembiaran.
Hal ini diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla se-Kalimantan Selatan yang digelar di Banjarbaru, Kamis (7/8/2025). Menurut Hanif, dari hasil identifikasi awal, empat perusahaan bergerak di bidang kehutanan, sementara empat lainnya di bidang perkebunan.
“Wilayah konsesi delapan perusahaan tersebut ditemukan terbakar. Saat ini kami sedang melakukan penyelidikan menyeluruh,” ujar Hanif dalam keterangan kepada wartawan usai rapat.
Kementerian Lingkungan Hidup, lanjut Hanif, belum merinci nama-nama perusahaan yang dimaksud. Namun ia menegaskan, pihaknya telah menurunkan tim investigasi untuk memeriksa indikasi kelalaian maupun keterlibatan langsung.
“Lahan yang terbakar adalah tanggung jawab pemegang konsesi. Saya tadi meninjau beberapa titik api yang berada di dalam areal perusahaan. Penindakan akan segera dilakukan,” ucapnya.
Hanif menegaskan bahwa langkah penegakan hukum akan dilakukan bersama Polda Kalimantan Selatan. Ia menyatakan, proses hukum tetap berjalan meski kebakaran terjadi tanpa unsur kesengajaan.
Menurut Hanif, dibandingkan dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, persoalan karhutla di Kalimantan Selatan seharusnya lebih terkendali. Ini karena luas lahan gambut di provinsi tersebut hanya sekitar 300.000 hektare, jauh lebih kecil dibandingkan Kalteng yang mencapai 4,9 juta hektare dan Kalbar sekitar 2,1 juta hektare.
“Namun faktanya, pada 2023 justru Kalsel menjadi wilayah dengan kebakaran hutan dan lahan terluas secara nasional,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar aparat penegak hukum di daerah segera mengambil langkah cepat di lapangan, salah satunya dengan menyegel lahan yang terbakar.
“Kalau ditemukan titik api, langsung saja disegel. Tidak perlu menunggu terlalu lama, sambil proses penyelidikan terus berjalan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab,” kata Hanif.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, Deputi Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko, para kepala daerah se-Kalsel, serta pimpinan instansi terkait lainnya.
Sebelum menghadiri rapat, Hanif terlebih dahulu memimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Lapangan Lanud Sjamsudin Noor, Banjarbaru.(Anang Fadhilah)
