Transparansi dan Pengawasan
Libatkan BPD dan masyarakat dalam pengawasan siltap untuk mencegah penyalahgunaan. Publikasi laporan siltap di situs desa digital juga bisa meningkatkan akuntabilitas.
Konsultasi Publik
Libatkan asosiasi BPD, PPDI, dan AKDI dalam penyusunan draf PP untuk memastikan kebutuhan lapangan terakomodasi. Sosialisasi ke daerah juga penting untuk menghindari miskomunikasi.
Penutup
Ironi siltap pas-pasan di tengah tugas besar kades, perangkat desa, dan BPD adalah cerminan ketimpangan yang harus segera diatasi. Mereka adalah garda terdepan pembangunan desa, namun kesejahteraan mereka sering terabaikan.
Menerbitkan PP peningkatan siltap bukan hanya mungkin, tetapi juga mendesak, mengingat peran strategis desa dalam visi Indonesia Emas 2045.
Dengan pendanaan yang realistis, standarisasi berbasis UMK, dan dukungan lintas sektor, pemerintah bisa menunjukkan komitmen nyata untuk desa.
Pertanyaannya, kapan keadilan ini akan terwujud? Mari kita dorong pemerintah untuk segera bertindak—karena desa yang sejahtera dimulai dari aparatur yang dihargai!***
Aam Permana S, editor di kitaindonesiasatu.com, salahsatu ketua BPD di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. ***
