KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah Indonesia mendesak Amerika Serikat dan Iran tetap mematuhi nota kesepahaman (MoU) perdamaian yang ditandatangani di Islamabad pada bulan lalu. Jakarta juga meminta kedua negara segera menghentikan aksi saling serang yang kembali memanas di kawasan Selat Hormuz.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan kesepakatan damai yang telah dicapai seharusnya menjadi landasan bagi kedua pihak untuk meredakan ketegangan, bukan justru diabaikan.
“Kita berharap agar dokumen tersebut (MoU) sama-sama bisa terus dihormati,” kata Sugiono, di Jakarta, Selasa (14/7).
Menurut Sugiono, stabilitas kawasan Teluk menjadi kepentingan bersama karena setiap eskalasi konflik akan berdampak luas, termasuk terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia.
Ia menegaskan sikap Indonesia tidak berubah, yakni terus mendorong penyelesaian damai serta menginginkan kawasan kembali aman dan stabil.
“Kita ingin situasi di sana stabil lagi, perdamaian tercapai, dan serangan bisa segera terhenti,” ujarnya.
Meski Memorandum Islamabad telah ditandatangani pada 17 Juni sebagai upaya meredakan ketegangan, Amerika Serikat dan Iran kembali terlibat aksi saling serang sejak 7 Juli. Perselisihan terkait lalu lintas kapal dagang di Selat Hormuz disebut menjadi pemicu terbaru memburuknya hubungan kedua negara.
Dalam beberapa hari terakhir, militer Amerika Serikat kembali melancarkan operasi terhadap sejumlah target di Iran. Teheran pun membalas dengan menyerang aset-aset milik AS yang berada di kawasan Teluk.
Serangan terbaru dilakukan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pada Senin (13/7). Washington menyatakan operasi tersebut bertujuan melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam pelayaran internasional di Selat Hormuz.
Pada hari yang sama, Presiden AS Donald Trump juga mengumumkan kebijakan yang disebutnya sebagai “blokade Iran”. Selain itu, ia mengusulkan pungutan sebesar 20 persen terhadap seluruh kargo yang melintasi Selat Hormuz sebagai imbalan atas perlindungan keamanan yang diberikan Amerika Serikat di jalur pelayaran strategis tersebut.
“Semua negara lain akan memiliki penggunaan Selat yang adil dan terbuka,” kata Trump melalui Truth Social. (*)
