Sementara itu Kepala Desa Karangmukti Sumardi mengaku ada sejumlah orang tua bersama santriwati dari ponpes tersebut mengadu dan meminta bantuan perlindungan hukum atas kasus yang dialami oleh para santriwati tersebut.
“Yang pertama bahwa mereka itu bertanya bagaimana tindakan masalah hukumnya, bagaimana pertanggung jawabannya. Ya memang pengakuan dari korban sudah jelas, maka kami hanya menyarankan itu adalah bagian perlindungan perempuan dan anak yang ada di Polres Kabupaten Bekasi,” kata Sumardi.
“Mereka langsung berangkat ke Polres ke bagian PPA, langsung menyampaikan laporan dan visum,” lanjutnya.
Dari hasil pengakuan para korban, kata Sumardi ada lebih dari 5 orang santriwati yang mengaku mendapatkan perlakuan asusila dari oknum guru ngaji dan pemilik ponpes yang juga masih memiliki hubungan ayah dan anak, namun baru 3 orang yang melaporkan ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi.
“Sejauh ini baru 1 orang dari Karangmukti, dari Karangsatu 2 orang. Berarti yang melapor ke Polres Kabupaten Bekasi sudah 3 orang,” jelasnya.
“Yang pertama saya berharap karena memang untuk membuka pondok pesantren itu bahkan saya pernah memberikan instruksi kepada para ulama yang ada disana satu agar kurikulumnya jelas. pendataan murid atau santri dan pengajarnya harus jelas,” tutup Sumardi.
Laporan ketiga korban tercatat dalam surat laporan polisi :LP/B/3374/IX/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, berikutnya laporan polisi nomor:LP/B/3373/IX/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, dan terakhir laporan polisi nomor:LP/B/3366/IX/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA. (Eka Jaya Saputra).
