KITAINDONESIASATU.COM – Dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting di Indonesia terus menuai sorotan. Kali ini, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua Tengah, Nason Uti, secara tegas meminta pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
Nason menilai dugaan penyadapan ilegal bukan perkara biasa. Praktik tersebut berpotensi mengancam keamanan negara, merusak demokrasi, sekaligus menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
“Dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut merupakan persoalan serius karena berpotensi mengancam keamanan, demokrasi, serta kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Nason dalam keterangan resminya, Rabu (4/11/2026).
Menurut dia, persoalan ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai ancaman terhadap presiden. Sebab, dugaan penyadapan juga berpotensi menyasar pimpinan partai politik, tokoh organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, aktivis LSM, hingga berbagai elemen masyarakat lainnya.
Karena itu, Nason mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengungkap seluruh fakta secara transparan dan profesional. Ia meminta penyidikan tidak berhenti pada orang-orang yang diduga menjalankan penyadapan, tetapi juga menelusuri siapa pihak yang memerintahkan dan apa tujuan di balik praktik tersebut.
Nason mengingatkan penyadapan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah merupakan ancaman serius terhadap hak privasi warga negara. Jika dibiarkan, praktik semacam itu dapat menjadi preseden buruk bagi kehidupan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
