oleh AP Sutarwan
KEBIJAKAN Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang sekolah mengadakan study tour ke luar provinsi, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA, telah memicu gelombang pro dan kontra sejak awal diterbitkan.
Puncaknya, pada Senin, 21 Juli 2025, ratusan pekerja pariwisata yang tergabung dalam Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate, Bandung, menuntut pencabutan larangan tersebut.
Dalam aksinya, mereka menyebut kebijakan tersebut telah melumpuhkan sektor pariwisata, dengan penurunan pendapatan hingga 60 persen, lebih parah dibandingkan masa pandemi Covid-19.
Dengan tekanan tersebut, muncul pertanyaan: mungkinkah Dedi Mulyadi mencabut kebijakan larangan study tour? Mari kita kupas peluangnya dengan mempertimbangkan fakta, argumen pendukung dan penentang, serta karakter Dedi sebagai pemimpin.
Latar Belakang Kebijakan dan Demo
Kebijakan larangan study tour diperkenalkan Dedi Mulyadi sebagai bagian dari sembilan poin reformasi pendidikan berbasis Gapura Panca Waluya (Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer). Larangan ini, yang awalnya diumumkan melalui Surat Edaran Nomor 64/PK.01/Kesra oleh Penjabat Gubernur Bey Machmudin pada Mei 2024, diperkuat Dedi setelah dilantik pada Februari 2025.
Alasannya jelas: study tour kerap dianggap lebih sebagai piknik ketimbang kegiatan edukatif, membebani orang tua dengan biaya tinggi (Rp3,5 juta–Rp5,5 juta per siswa), dan berisiko keselamatan, seperti terlihat dari kecelakaan bus SMK Lingga Kencana di Ciater, Subang, pada Mei 2024 yang menewaskan 11 orang. Dedi bahkan memberi sanksi tegas, seperti mencopot Kepala SMAN 6 Depok yang tetap mengadakan study tour ke Bali dan Jawa Timur.
Namun, kebijakan ini menuai protes keras dari pelaku pariwisata. Demonstrasi di Gedung Sate kemarin, yang dihadiri pengusaha bus, pelaku UMKM, hingga Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi dari Yogyakarta, menyoroti dampak ekonomi yang signifikan. Koordinator aksi, Herdi Sudardja, menegaskan bahwa study tour adalah “menu utama” pariwisata Jawa Barat, dengan potensi pasar besar dari anak-anak sekolah. Penurunan kunjungan wisata hingga 35–60 persen telah membuat pelaku usaha, seperti sopir bus dan pedagang di destinasi wisata, terancam gulung tikar. Mereka mendesak pencabutan poin ketiga SE yang melarang study tour ke luar Jawa Barat, menuntut dialog dengan Dedi untuk mencari solusi.
