Argumen Pendukung Pencabutan Kebijakan
Ada beberapa alasan mengapa Dedi Mulyadi mungkin mempertimbangkan untuk mencabut atau melonggarkan kebijakan ini:
-Dampak Ekonomi yang Signifikan
Demonstrasi kemarin menunjukkan betapa besar ketergantungan sektor pariwisata Jawa Barat pada study tour. Menurut Ketua P3JB, dampak larangan ini lebih buruk daripada pandemi, karena tidak ada kebijakan pengganti yang mendukung pelaku usaha seperti penyedia transportasi, hotel, dan UMKM.
Asosiasi seperti PHRI dan ASITA juga menyuarakan hal serupa, dengan PHRI DIY bahkan memperingatkan bahwa larangan ini bisa merugikan pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Barat sendiri, karena banyak daerah lain juga jadi tujuan study tour dari luar provinsi. Tekanan ekonomi ini bisa mendorong Dedi untuk mencari jalan tengah, seperti regulasi yang lebih ketat ketimbang larangan total.
-Tekanan Publik dan Dukungan dari Pihak Berpengaruh
Demonstrasi di Gedung Sate bukan hanya soal jumlah massa, tetapi juga melibatkan pelaku wisata dari luar Jawa Barat, seperti Asosiasi Jip Merapi.
Selain itu, dua menteri Kabinet Prabowo, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, telah secara terbuka menentang larangan ini. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa study tour bisa menjadi metode pembelajaran berbasis pengalaman jika dirancang dengan baik, sementara Widiyanti menyoroti pentingnya study tour untuk industri pariwisata.
