Dukungan dari otoritas nasional ini, ditambah desakan publik, bisa memengaruhi Dedi untuk meninjau ulang kebijakannya.
-Riwayat Dedi Mulyadi yang Responsif
Dedi dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, sering merespons keluhan masyarakat melalui media sosial, seperti saat ia menanggapi aduan wali murid di Bekasi soal biaya study tour Rp6 juta. Dalam satu kesempatan, ia bahkan meminta maaf atas kebijakan ini karena membuat banyak orang marah, menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik. Jika tekanan dari pelaku pariwisata terus meningkat dan dialog menghasilkan solusi yang seimbang, Dedi mungkin bersedia melonggarkan aturan, misalnya dengan membolehkan study tour di dalam provinsi atau dengan regulasi keselamatan yang lebih ketat.
Argumen Penentang Pencabutan Kebijakan
Namun, ada pula alasan kuat mengapa Dedi Mulyadi kemungkinan akan tetap mempertahankan larangan ini:
-Komitmen pada Filosofi Gapura Panca Waluya
Kebijakan larangan study tour adalah bagian dari visi besar Dedi untuk mereformasi pendidikan di Jawa Barat, dengan fokus pada karakter, keselamatan, dan keadilan sosial. Ia berulang kali menegaskan bahwa study tour sering kali lebih bersifat bisnis dan rekreasi ketimbang edukasi, menciptakan beban finansial bagi orang tua, terutama dari keluarga kurang mampu.
Survei Indikator menunjukkan 57,9 persen warga Jawa Barat setuju dengan larangan ini karena dianggap mengurangi beban ekonomi. Dukungan publik ini, ditambah komitmen Dedi pada pendidikan inklusif, membuatnya sulit untuk mencabut kebijakan tanpa alternatif yang selaras dengan visinya.
