-Regulasi Keselamatan yang Ketat: Alih-alih larangan total, Dedi bisa mengizinkan study tour dengan syarat ketat, seperti audit kendaraan, asuransi siswa, dan laporan rencana kegiatan edukatif yang jelas.
-Program Alternatif Edukatif: Dedi menekankan kegiatan berbasis inovasi, seperti pengelolaan sampah atau pertanian organik. Jika pelaku pariwisata dapat mengintegrasikan unsur edukasi ke dalam paket wisata, ini bisa diterima sebagai pengganti study tour tradisional.
Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Dedi pasca-demonstrasi kemarin. Upaya dialog sebelumnya, seperti audiensi yang diajukan pelaku pariwisata pada Mei 2025, tidak mendapat respons, menunjukkan bahwa Dedi mungkin masih kukuh pada pendiriannya. Postingan di X, seperti dari @PRFMnews dan @detikcom, mencerminkan sentimen kuat pelaku pariwisata yang menuntut pencabutan, tetapi juga ada dukungan dari warga, seperti @Yadiesupri1, yang menyebut 85% rakyat Jabar setuju dengan larangan ini.
Pencabutan Penuh Sulit, Kompromi Mungkin
Mungkinkah Dedi Mulyadi mencabut kebijakan larangan study tour? Secara penuh, kecil kemungkinannya, mengingat komitmennya pada keselamatan siswa, keadilan sosial, dan reformasi pendidikan. Tragedi Ciater, dukungan mayoritas warga, dan konsistensi Dedi sebagai pemimpin menjadi penghalang utama.
Namun, tekanan dari pelaku pariwisata, dukungan dari menteri, dan potensi dampak ekonomi yang lebih luas bisa mendorongnya untuk mempertimbangkan kompromi, seperti mengizinkan study tour dalam provinsi atau dengan regulasi ketat.
Dialog antara Pemprov Jabar dan pelaku pariwisata akan menjadi kunci, tetapi hingga ada pernyataan resmi, kebijakan ini kemungkinan tetap berlaku.
Momen ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik perlu menyeimbangkan kepentingan pendidikan dan ekonomi, dengan komunikasi yang terbuka untuk menghindari kisruh seperti kemarin.***
Penulis, Aam Permana Sutarwan, editor di kitaindonesiasatu.com.
