Namun yang paling mengguncang forum ini adalah pemaparan data ketimpangan yang disebut Mahfud sebagai “fakta telanjang”. Ia mengutip angka-angka yang menganga:
Rp11.400 triliun dana para pengusaha Indonesia disimpan di luar negeri,
1% penduduk menguasai lebih dari 50% kekayaan nasional,
67% lahan negara hanya dikuasai segelintir orang,
60,3% rakyat Indonesia tergolong miskin secara global menurut standar Bank Dunia (USD 6,85 per hari).
“Itulah wajah sejati paradoks Indonesia. Kaya sumber daya, miskin distribusi. Negara besar, tapi minoritas elite yang menikmati,” ujar Mahfud, menyinggung isi buku Paradox Indonesia karya Presiden Prabowo Subianto.
Forum ini tidak hanya jadi ruang kuliah hukum, tetapi juga ruang pertanggungjawaban moral. Mahfud menegaskan, tanpa reformasi hukum dan pemburuan serius terhadap para koruptor, Indonesia akan terjebak dalam lingkaran gelap sejarah yang berulang: negara kuat di atas kertas, tapi rapuh di akar rumput.
“Sejarah tak pernah mencatat negara bertahan tanpa hukum yang adil. Tapi banyak negara runtuh justru karena hukum dijadikan alat kekuasaan,” tegasnya menutup diskusi.
Universitas Paramadina, lewat forum ini, kembali menegaskan diri sebagai ruang diskursus yang tak tunduk pada kekuasaan, dan sebagai mercusuar nalar kritis di tengah sunyinya keberanian akademik melawan arus status quo. (Anang Fadhilah)
