KITAINDONESIASATU.COM– Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menggabungkan 23 Sekolah Dasar Negeri (SDN) menjadi 11 sekolah menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif.
Kebijakan yang disebut-sebut sebagai solusi atas krisis tenaga pendidik ini dinilai harus berlandaskan kajian komprehensif agar tidak memunculkan masalah baru di dunia pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, menegaskan bahwa alasan kekurangan guru memang bisa menjadi pertimbangan logis, namun tidak boleh menjadi dasar tunggal tanpa analisis mendalam.
“Kalau merger untuk SD Negeri dengan alasan kekurangan guru, ya itu harus dikaji dulu. Harus ada pengkajian yang matang,” ujarnya, Rabu 13 Agustus 2025.
Menurutnya, kekurangan tenaga pendidik merupakan persoalan klasik yang dihadapi hampir seluruh daerah, baik kota maupun kabupaten. Di Kota Bogor sendiri, jumlah guru yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 1.000 hingga 1.200 orang.
Kondisi tersebut, kata Ence, memang dapat dijadikan alasan logis bagi pemerintah untuk melakukan penggabungan sekolah.
“Saya setuju kalau itu langkah terbaik untuk Kota Bogor, tapi harus ada kajian dulu, termasuk soal nomenklatur dan teknisnya,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ence menjelaskan, secara sebaran, jumlah sekolah per kecamatan atau kelurahan di Kota Bogor tidak berlebihan. Namun, ada sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan murid, bahkan hanya memiliki satu hingga dua rombongan belajar.
“Kalau kondisinya seperti itu, ditambah kekurangan guru dan kualitas sekolahnya belum baik, ya artinya sekolah itu bisa saja digabung,” jelasnya.
