KITAINDONESIASATU.COM – Meminjamkan Katu Tanda Penduduk (KTP) untuk pencatatan aset orang lain bisa berdampak negatif terhadap pemberian bantuan sosial dan perlindungan sosial dari Pemerintah Kota Surabaya.
Oleh sebab itu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali mengimbau warganya untuk menjaga kerahasiaan dan kepemilikan KTP dan masyarakat diminta tidak meminjamkan kepada pihak lain untuk keperluan pembelian barang mahal maupun kendaraan bermotor, seperti mobil dan sepeda motor.
Langkah ini ditegaskan Cak Eri untuk memastikan seluruh program bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial (perlinsos) dari Pemkot Surabaya dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Dalam penelusuran data Bansos maupun Perlinsos di lapangan, petugas kerap menemukan ketidaksesuaian data kepemilikan aset warga dengan kenyataan yang ada dalam sehari-hari.
Banyak warga yang secara nyata hidup dalam kondisi kurang mampu, namun di dalam sistem terdeteksi memiliki kendaraan bermotor atau mobil hingga barang mewah lainnya.
Masalahnya menurut Cak Eri Cahyadi ketika kita melihat bersama, banyak nama yang digunakan mencatatkan aset yang sebenarnya tidak memiliki mobil atau motor.
“Setelah diklarifikasi, warga yang bersangkutan mengaku KTP-nya dipinjam oleh orang lain. Karena itu, saya nyuwun tulung warga Suroboyo, KTP-nya jangan dipinjamkan untuk pembelian mobil atau motor orang lain,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Senin (5/10/2026).
Himbauan ini dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan tepat sasaran pemberian bansos kepada orang semenstinya yang berhak menerima, oleh karena itu kini tidak hanya berpatokan pada data desil saja.
Tetapi Pemkot SUrabaya menerapkan skema penentuan prioritas penerima bantuan yang disepakati secara terbuka melalui musyawarah di tingkat pemerintahan terendah yakni Rukun Tetangga atau tingkat RT.
Dalam musyawarah penentuan prioritas tersebut, Pemkot melibatkan Lurah, Camat, hingga Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat, serta minimal tiga perempat warga dari wilayah RT setempat untuk memverifikasi kondisi ekonomi aktual setiap tetangga, sesuai fakta yang ada.
Oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya kini tidak lagi melihat desil tetapi menentukan prioritas 1,2 dan 3 secara bersama-sama di antara masyarakat dan pemerintahan tingkat RT tersebut.
“Warga sendiri yang akan melihat dan menentukan, misalnya mana lansia yang belum dapat bantuan sama sekali dan tidak punya apa-apa, itu yang jadi prioritas pertama,” jelasnya.
Melalui pendekatan berbasis komunitarian dan semangat Kampung Pancasila ini, Wali Kota Eri berharap seluruh warga Surabaya ikut mengawasi ketepatan penyaluran bantuan di lingkungannya masing-masing, ia meminta warga aktif saling menjaga dan memanfaatkan fitur aduan atau pengecekan seperti aplikasi Cek Wargaku.
“Ayo kita mulai lagi agar bantuan tepat sasaran. KTP-ne tulung dijogo, ojo disilihno gawe tuku mobil. Mari kita pastikan bantuan ini benar-benar jatuh ke tangan warga yang membutuhkan,” pungkas Cak Eri. **
