Selain ancaman bencana alam, perambahan ini juga memicu konflik satwa dan manusia. Hilangnya habitat asli membuat kawanan gajah dan harimau dilaporkan mulai sering masuk ke area perkebunan warga sekitar, yang pada akhirnya merugikan ekonomi masyarakat kecil.
Warga mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) serta Kementerian Kehutanan maupun Kementerian Lingkungan Hidup segera turun ke lapangan untuk melakukan pemetaan ulang dan penindakan hukum tanpa pandang bulu.
Merespons desakan tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan akan segera berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait. Pemerintah berjanji akan membentuk tim investigasi untuk memverifikasi status lahan yang dirambah.
Masyarakat berharap, pengusutan ini tidak hanya menyasar pekerja di lapangan, tetapi juga aktor intelektual di balik perusakan hutan tersebut demi kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.(*)
