DPRD Kota Bogor Soroti DTSEN, Ada Selisih 20 Ribu Data Warga Penerima Bansos
KITAINDONESIASATU.COM – Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dan Dinas Kesehatan Kota Bogor di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rabu 29 Juli 2026.
Rapat kerja tersebut difokuskan pada evaluasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pasca pelaksanaan ground checking. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan tidak menghilangkan hak masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan.
Evaluasi DTSEN Jadi Sorotan Komisi IV DPRD Kota Bogor
Rapat tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, Wakil Ketua Asep Nadzarullah, Sekretaris Subhan, serta anggota Komisi IV lainnya, yakni Mulyani dan Dedi Mulyono.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan dengan mendalami variabel serta mekanisme pendesilan dalam penyusunan DTSEN yang menjadi acuan utama penyaluran bantuan sosial.
“Hari ini Kami di Komisi IV meminta keterangan dari BPS terkait variabel dan pendesilan. Rekomendasi kami adalah mengevaluasi kembali program bantuan yang dibiayai APBD (Daerah) tidak mengacu pada parameter data sensus nasional, supaya hak masyarakat tidak hilang. Evaluasi DTSEN ini masih memerlukan perbaikan berdasarkan kondisi riil di lapangan,” ujar Fajar.
Pemkot Bogor Diminta Memiliki Ruang Diskresi
Fajar juga menekankan pentingnya ruang diskresi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor selama proses pembaruan data yang diperkirakan memakan waktu tiga hingga enam bulan. Menurutnya, Pemkot Bogor telah mengalokasikan anggaran ground checking melalui Dinas Sosial untuk menyempurnakan data.
Fajar turut mengimbau masyarakat yang merasa data sosial ekonominya belum sesuai agar memanfaatkan fitur pembaruan mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
DPRD Dorong Transparansi Parameter Desil dan Penggunaan Data Lokal
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Subhan, meminta keterbukaan informasi mengenai parameter penilaian desil kepada masyarakat sekaligus mendorong percepatan penggunaan data lokal Kota Bogor.
“Kami meminta agar parameter maupun bobot penilaian dijelaskan ke publik. Selain itu, kami mendorong Dinas Sosial menggunakan data Kota Bogor karena terdapat selisih sekitar 20 ribu warga dibandingkan data nasional. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak memperoleh bantuan,” tegas Subhan.
Anggota Komisi IV, Mulyani, juga menyoroti adanya tiga versi data desil BPS, yakni tingkat nasional, provinsi, dan kota. Ia meminta Dinas Sosial memprioritaskan penggunaan data desil Kota Bogor agar perbedaan data tersebut tidak merugikan masyarakat.
“Selisih sekitar 20 ribu data itu harus segera diperbaiki. Kami berharap pembaruan data dilakukan secara berkala agar seluruh warga yang memenuhi kriteria dapat masuk ke DTSEN,” kata Mulyani.
Komisi IV Tegaskan Komitmen Kawal Penyempurnaan DTSEN
Melalui rapat evaluasi tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyempurnaan DTSEN serta mendorong sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang transparan, tepat sasaran, dan berkeadilan.
BPS Kota Bogor Jelaskan Penyebab Perubahan Desil Warga
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Statistisi Ahli Muda BPS Kota Bogor, Ferry Maurist, menjelaskan bahwa perubahan desil masyarakat bersifat dinamis dan dipengaruhi berbagai faktor.
“Perubahan desil bisa terjadi karena kondisi sosial ekonomi warga yang membaik atau menurun, serta hasil pemeringkatan (ranking) secara berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, hingga daerah yang saling mempengaruhi,” terang Ferry.
Ferry juga mengapresiasi masukan DPRD Kota Bogor yang mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial daerah memprioritaskan pendataan desil tingkat kota demi meningkatkan akurasi data.
BPS Arahkan Warga Gunakan Fitur Usul Sanggah
Bagi masyarakat yang ingin memperbaiki data atau mengajukan sanggahan, BPS mengarahkan warga memanfaatkan fitur “Usul Sanggah” pada aplikasi Cek Bansos.
“Di aplikasi Cek Bansos ada fitur ‘Usul Sanggah’. Warga bisa mengusulkan pembaruan data dirinya jika merasa desilnya belum sesuai, atau menyanggah jika ada ketidaksesuaian kondisi sosial ekonomi di lingkungan sekitar,” jelas Ferry.
Baca Juga
Baca juga: Warga Geruduk Rumah RW, Protes Desil Bansos
