KITAINDONESIASATU.COM- Sejumlah warga di wilayah Cimanggu Gang Pesantren, RT 01/07, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, mendatangi rumah Ketua RW setempat. Kedatangan warga tersebut untuk mempertanyakan perubahan status data kesejahteraan yang menyebabkan sejumlah warga mengalami kenaikan desil, dari sebelumnya berada di desil 1, 2, 3, dan 4 menjadi desil 5 hingga 10.
Kenaikan desil tersebut dikhawatirkan berdampak pada keberlanjutan penerimaan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Warga menilai perubahan data tersebut perlu dikaji kembali karena masih terdapat masyarakat yang secara ekonomi tergolong rentan dan membutuhkan bantuan.
Warga Pertanyakan Perubahan Data Desil
Indriani, salah seorang warga Cimanggu Gang Pesantren, mengatakan perubahan status desil terjadi pada cukup banyak warga di lingkungannya. Menurut dia, hampir separuh warga yang sebelumnya menerima bantuan kini mengalami perubahan desil.
“Di sini hampir 50 persen warga yang tadinya menerima bantuan dari pemerintah kini berubah desil. Yang sebelumnya desil 1, 2, dan 3, 4 sekarang menjadi desil 5 sampai 10,” ujar Indriani, Rabu 22 Juli 2026.
Kondisi Ekonomi Warga Masih Rentan
Ia mencontohkan sejumlah warga yang menurutnya masih berada dalam kondisi ekonomi sulit. Di antaranya janda lanjut usia yang tidak memiliki penghasilan tetap serta warga yang belum memiliki rumah sendiri dan harus tinggal di rumah kontrakan dengan penghasilan rendah.
Menurut Indriani, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan warga terkait dasar penilaian yang membuat status desil mereka berubah.
Ia juga menyoroti proses pendataan yang dilakukan petugas sensus. Menurutnya, sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada warga dinilai cukup sensitif, termasuk mengenai penggunaan produk kebutuhan rumah tangga.
“Pertanyaannya sangat sensitif. Sampai sabun mandi saja ditanyakan mereknya,” katanya.
Warga Soroti Perbedaan Hasil Pendataan
Indriani juga mempertanyakan adanya perbedaan hasil pendataan di lapangan. Ia mengaku menemukan warga yang masih berusia produktif dan memiliki penghasilan, tetapi berdasarkan informasi yang diperolehnya masih tercatat pada desil 3.
“Kenapa setelah didata ada warga yang justru menjadi desil 5 hingga 10? Ini yang membuat warga bingung,” ujarnya.
Warga Klaim Tidak Didatangi Petugas Sensus
Keluhan serupa disampaikan Yuningsih, warga RT 03 di wilayah yang sama. Ia mengaku sebelumnya menerima bantuan pemerintah, namun saat mengecek status datanya melalui aplikasi, dirinya tercatat berada di desil 6 per 10.
“Saya dulu dapat bantuan dari pemerintah. Sekarang ketika dicek, kok malah menjadi desil 6 per 10. Yang saya pertanyakan, saya juga tidak didatangi petugas sensus,” kata Yuningsih.
Bantuan Dinilai Penting untuk Kebutuhan Anak
Yuningsih mengaku kondisi ekonominya masih tergolong rentan. Ia bersama suaminya masih tinggal di rumah kontrakan, sementara sang suami bekerja serabutan dan dirinya tidak memiliki pekerjaan tetap.
“Bantuan itu sangat berarti bagi saya yang membutuhkan, apalagi untuk kebutuhan anak sekolah,” ujarnya.
Perubahan Data Desil Jadi Perhatian Warga
Fenomena perubahan status desil ini menjadi perhatian warga karena data kesejahteraan menjadi salah satu dasar dalam penentuan sasaran program perlindungan sosial. Pembaruan data melalui sistem data sosial ekonomi pemerintah diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat.
Namun, di sisi lain, perubahan data juga memunculkan pertanyaan apabila kondisi faktual warga dinilai tidak sesuai dengan hasil pemutakhiran.
Camat Tanah Sareal Sebut Ada Kemungkinan Verifikasi Ulang
Menanggapi keluhan warga, Camat Tanah Sareal, Rokib, mengatakan perubahan hasil pendataan memang dapat berdampak terhadap perubahan desil masyarakat. Menurutnya, pendataan ekonomi yang dilakukan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi perubahan tersebut.
“Memang sedikit banyak sensus ekonomi ini akan berdampak kepada desil. Informasinya dari Dinas Sosial nanti akan ada verifikasi ulang, terutama bagi warga yang mengalami kenaikan desil dan terdampak akibat pendataan ekonomi saat ini,” kata Rokib.
Perubahan Desil Dipengaruhi Faktor Ekonomi
Ia menjelaskan perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya faktor ekonomi yang menjadi bagian dari proses pendataan secara nasional.
Akurasi Data Dinilai Perlu Diuji dengan Kondisi Riil
Namun demikian, keluhan warga menunjukkan pentingnya transparansi dan akurasi dalam proses pemutakhiran data sosial ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan status desil benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan hasil pendataan administratif.
Verifikasi ulang terhadap warga yang mengalami kenaikan desil menjadi penting untuk mencegah masyarakat rentan kehilangan akses bantuan secara tidak tepat. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai indikator penentuan desil serta menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Data Akurat Dibutuhkan Agar Bansos Tepat Sasaran
Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Data yang akurat memang dibutuhkan agar bantuan sosial tepat sasaran. Namun, akurasi data juga harus diuji dengan kondisi nyata masyarakat.
Sebab, perubahan angka dalam sistem data dapat berdampak langsung pada kehidupan warga yang menggantungkan sebagian kebutuhan hidupnya pada bantuan pemerintah.
