KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, mengimbau Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menyesuaikan kebijakan anggaran mereka sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ia menekankan pentingnya perhitungan matang dalam menyesuaikan pos belanja serta evaluasi program agar efektivitas anggaran tetap terjaga.
Menurut Toha, instruksi efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden bertujuan memastikan pembangunan nasional berjalan lancar, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
“Dalam diskusi tadi, terungkap bahwa Pemprov DIY melakukan efisiensi sebesar Rp260 miliar. Angka ini cukup besar bagi satu provinsi, sehingga perlu strategi yang tepat dalam pengelolaan anggaran agar pelayanan publik tetap optimal,” ujar Toha, dikutip dari laman resmi DPR RI pada Jumat (21/02/2025).
Ia menjelaskan bahwa dalam rangka efisiensi, Pemprov DIY berencana memangkas kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik, seperti perjalanan dinas ke luar daerah dan acara seremonial.
“Kami mengapresiasi langkah Pemprov DIY yang menyesuaikan pos anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Kegiatan seperti forum diskusi di luar daerah, kunjungan kerja, dan studi banding pegawai ke luar provinsi ditiadakan sebagai bagian dari upaya efisiensi,” ujar politisi dari Fraksi PKB tersebut.
Namun, Toha berharap kegiatan seremonial yang menjadi bagian dari kearifan lokal Yogyakarta tetap dilaksanakan, meskipun dengan anggaran yang lebih hemat.
“Saya ingin mengingatkan bahwa efisiensi anggaran tetap harus memperhatikan kebutuhan utama, terutama yang terkait dengan kegiatan seremonial khas DIY. Sebagai daerah wisata, Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam tradisi seremonialnya, sehingga tetap perlu dipertahankan meski dengan pengelolaan anggaran yang lebih bijak,” pungkasnya.- ***
