KITAINDONESIASATU.COM – Kelompok bersenjata yang menyerang kompleks kepresidenan di N’Djamena, ibu kota Chad, Afrika pada Rabu, 8 Januari 2024, memicu bentrokan sengit.
Pemerintah melaporkan bahwa 18 penyerang dan seorang anggota keamanan tewas, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka.
Para wartawan yang berada di lokasi mendengar suara tembakan dan menyaksikan tank-tank militer dikerahkan ke jalanan.
Sumber keamanan menyebut serangan itu sebagai upaya untuk menyerbu kompleks istana presiden.
Menurut juru bicara pemerintah dan Menteri Luar Negeri, Abderaman Koulamallah, total 19 korban tewas, termasuk 18 penyerang dari kelompok berjumlah 24 orang.
“Sebanyak 18 penyerang tewas dan enam lainnya terluka, sementara kami kehilangan satu nyawa dan tiga lainnya terluka, salah satunya serius,” kata Juru Bicara Pemerintah dan Menteri Luar Negeri Abderaman Koulamallah, seperti ditulis Le Monde pada Kamis, 9 Januari 2025.
Beberapa jam setelah penembakan, Koulamallah muncul dalam sebuah video di Facebook, dikelilingi oleh tentara.
“Situasi sepenuhnya terkendali upaya destabilisasi telah digagalkan,” ungkapnya.
Ia juga menyebut para penyerang sebagai orang-orang yang “mabuk dan dibius total” serta menyangkal hubungan mereka dengan kelompok teroris.
Chad, sebuah negara di Afrika tengah tanpa akses laut, sering menghadapi ancaman dari kelompok jihadis Boko Haram di kawasan Danau Chad.
Serangan ini terjadi dua minggu setelah pemilu yang kontroversial, yang diklaim pemerintah sebagai langkah menuju transisi demokrasi, meskipun diwarnai tuduhan kecurangan.
Selain itu, hubungan Chad dengan Prancis baru-baru ini mengalami perubahan besar. Pada November, Chad memutuskan perjanjian pertahanan dengan Prancis, menyebutnya sudah usang.
Langkah ini dilakukan di tengah penarikan pasukan Prancis dari Sahel setelah pengusiran dari negara-negara seperti Mali, Burkina Faso, dan Niger. Chad, bekas koloni Prancis, kini sedang memperkuat kemitraan diplomatik baru dengan Rusia dan Hungaria.
Presiden Chad, Mahamat Idriss Deby, mengambil alih kekuasaan pada 2021 setelah kematian ayahnya, yang memimpin selama tiga dekade.
Pemerintahannya dianggap otokratis oleh oposisi, sementara negara ini terus menghadapi tantangan besar, termasuk kemiskinan ekstrem meskipun kaya sumber daya minyak.- ***
Sumber: Le Monde
