KITAINDONESIASATU.COM – Per 1 Juli 2025, seluruh layanan perizinan maupun non-perizinan di Kota Banjarmasin akan dipindahkan secara penuh ke Mal Pelayanan Publik (MPP).
Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah kota untuk meningkatkan efektivitas dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat di kota berjuluk Seribu Sungai tersebut.
“Kami tidak lagi melayani permohonan di kantor DPMPTSP per Juli mendatang. Semua akan dilayani di MPP,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banjarmasin, Ari Yani, pada Sabtu (28/6/2025).
Ari Yani menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar masyarakat mendapatkan layanan yang lebih cepat, terbuka, dan terintegrasi di satu tempat.
MPP yang berlokasi di pusat kota, tepatnya di bekas gedung Mitra Plaza, akan menjadi lokasi pelayanan berbagai keperluan, mulai dari perizinan usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hingga layanan administrasi lainnya.
“Di sisi lain, kami juga menyesuaikan kondisi internal karena cukup banyak pegawai kami lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang membuat jumlah staf pelayanan berkurang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ari Yani menuturkan bahwa sebelumnya layanan dibagi ke beberapa lokasi untuk mengurangi kepadatan pengunjung. Warga dari wilayah Banjarmasin Utara diarahkan ke kantor utama DPMPTSP, sementara warga dari Banjarmasin Tengah, Timur, dan Selatan dilayani di MPP.
“Namun pada kenyataannya, warga dari seluruh kecamatan masih banyak yang datang ke kantor utama. Agar lebih efisien dan tidak membingungkan warga, kami putuskan untuk memusatkan semua layanan ke MPP. Lokasinya juga sangat mudah dijangkau karena berada di pusat kota,” jelasnya. (Anang Fadhilah)
