“Skema anggaran, dalam plafon itu maksimal sampai Rp100 juta per penerima. Namun syukur-syukur tidak mencapai segitu. Secara regulasi akan kita siapkan, baik Perwali termasuk guidance-nya selama tidak melanggar aturan,” jelasnya.
Untuk memperlancar program tersebut, Pemkot Bogor mulai melakukan sosialisasi kepada para camat, lurah, hingga Kasi Kemas se-Kota Bogor. Harapannya, semua unsur wilayah dapat berkoordinasi dalam mendata serta memastikan penerima manfaat adalah mereka yang memang layak mendapatkan bantuan.
Jenal menambahkan, program Bedah Rumah pada 2026 mendatang diharapkan bisa menekan jumlah rumah tak layak huni di Kota Bogor. Dengan begitu, warga dapat menikmati hunian yang sehat, aman, dan layak ditempati.
“Harapan saya tentu agar jumlah rumah yang tidak layak di Kota Bogor bisa terus berkurang. Warga kita berhak mendapatkan tempat tinggal yang nyaman,” pungkasnya. (Nicko)
