KITAINDONESIASATU.COM – Presiden Prabowo Subianto menyoroti fakta mengejutkan bahwa sekitar Rp203 triliun anggaran pemerintah daerah masih mengendap di perbankan, sementara realisasi belanja hingga November 2025 hanya 68 persen dari target di atas 80 persen.
Hal ini diungkap Mendagri Tito Karnavian di kompleks Istana Kepresidenan, seusai menyampaikan laporan aktual keuangan daerah.
“Beliau bertanya, kenapa masih ada daerah yang simpan uang di bank? Totalnya lebih kurang Rp203 triliun dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Tito.
Menurut Tito, salah satu penyebab lambannya belanja adalah adaptasi kepala daerah baru yang dilantik pada 20 Februari 2025 dan masih menyusun kabinet daerah, termasuk kepala dinas dan sekretaris daerah.
Selain itu, beberapa daerah sengaja menahan anggaran untuk kontrak pekerjaan akhir tahun dan menyiapkan dana gaji serta operasional Januari.
Tito menyebut, dari 552 pemerintah daerah (38 provinsi plus kabupaten/kota), pendapatan rata-rata sudah 82–83 persen dari target minimal 90 persen, tetapi realisasi belanja baru 68 persen. Ia menegaskan, pemerintah terus mendorong belanja di atas 75–80 persen agar uang cepat beredar di masyarakat.
Berbeda dengan kementerian pusat, pembayaran Pemda diatur sendiri untuk mengantisipasi keterlambatan transfer dana pusat. Pemerintah daerah wajib menyiapkan cadangan agar gaji dan operasional tidak terganggu.
Tito menegaskan, Kemendagri akan terus memantau percepatan belanja daerah demi memastikan pelayanan publik optimal dan ekonomi daerah tetap bergerak. (*)
