Natalius juga mampu menempatkan isu HAM universal di tengah berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk memacu progres pembangunan di Papua dan di saat yang sama menjaga situasi tetap kondusif.
“Saya berharap pemerintahan baru nanti dapat meyakinkan pihak-pihak yang selama ini meragukan dan mempertanyakan komitmen Indonesia pada saudara kita di Papua. Saya rasa Presiden Prabowo perlu memberikan peran yang lebih signifikan untuk Bung Natalius dan Mas Sugiono dalam pemerintahan baru,” ujar alumni University of Hawaii at Manoa (UHM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung itu.
Sampai sejauh ini, negara Pasifik yang tergabung dalam organisasi Melanesian Sparehead Group (MSG) masih sering menggunakan isu Papua di berbagai forum internasional. Organisasi ini didirikan pada tahun 1998 di Vanuatu dan pada tahun 2007 menjadi organisasi sub-regional.
Selain Vanuatu anggota MSG lainnya adalah Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Fron Pembebasan Nasional Sosialis Kanak di Kaledonia Baru. Dengan populasi Melanesia sekitar 13 juta orang Indonesia pada 2011 berpartisipasi sebagai Observer MSG dan sejak 2015 menjadi Associate Member (AM) organisasi yang dipimpin diplomat senior Papua Nugini Leonard Louma itu.
Dalam pertemuan MSG di Vanuatu bulan Agustus tahun lalu, Indonesia walk out karena panitia mengundang tokoh separatis Papua, Benny Wenda, berbicara di forum itu.
