KITAINDONESIASATU.COM – Wilayah perbatasan Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara, namun menghadapi tantangan serius terkait transaksi ilegal dan kurangnya pengawasan.
Hal ini disoroti oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid, usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Banggar DPR ke Kalimantan Barat.
“Kalimantan Barat memiliki perbatasan sepanjang 900 kilometer dengan hanya sembilan pintu resmi, sementara terdapat lebih dari 200 jalur ilegal yang sering digunakan untuk perdagangan barang, termasuk barang ilegal dan penghindaran pajak,” ujar Jazilul, seperti ditulis Parlementaria pada Jumat, 29 November 2024.
Ia menyoroti kebocoran penerimaan negara akibat aktivitas perdagangan ilegal di perbatasan.
Barang selundupan, selain merugikan ekonomi, juga mengancam keamanan nasional.
Menurutnya, jika jalur ilegal ini dapat ditutup, potensi penerimaan negara dari perdagangan lintas batas akan meningkat secara signifikan.
Untuk mengatasi hal ini, Jazilul mendorong pemerintah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di perbatasan.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dengan teknologi modern, seperti sinyal berbasis satelit, untuk menutup jalur ilegal.
“Selain itu, pengembangan infrastruktur pelabuhan dan pusat perdagangan juga harus diprioritaskan agar perbatasan menjadi pusat ekonomi,” tambahnya.
Politisi Fraksi PKB ini juga menyoroti pentingnya peran otoritas seperti Bea Cukai dan Ditjen Pajak.
Dengan peningkatan personel dan dukungan teknologi pengawasan canggih, jalur perdagangan resmi dapat dimaksimalkan, sehingga perdagangan lintas batas legal bisa menjadi sumber penerimaan baru bagi negara melalui pajak impor, ekspor, dan cukai.
Jazilul menegaskan, pengelolaan perbatasan yang baik tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil.
Ia percaya bahwa dengan memperkuat pengawasan, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kapasitas SDM, wilayah perbatasan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional.- ***
