Menurut mahasiswa, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten pada 2023 sebesar 9,94 persen, meski memiliki 362 perusahaan. Kemudian pada 2023 hanya tersedia 1.163 lowongan kerja, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Lebak, sebanyak 2.187 loker yang hanya memiliki 42 perusahaan.
“Kabupaten Serang mengalami darurat sampah dan darurat pencemaran limbah industri, diperparah dengan tidak ada nya TPSA di Kabupaten Serang, menjadi bukti kegagalan Pemkab Serang di sektor lingkungan,” terangnya.
Massa aksi AMKSB ditemui oleh Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum. Alasannya, massa aksi dari AMKSB tidak mau bergabung dengan barisan demonstran lainnya, lantaran isu yang di bawa memiliki kesamaan.
“Dari temen mahasiswa duduk bareng-bareng aja dengan HMI dan PMII, biar menyuarakan aspirasinya sama. Kita apresiasi apa yang dilakukan temen-temen terhadap bentuk kepedulian terhadap Kabupaten Serang,” ujar Bahrul Ulum.
Politisi Golkar itu memastikan bahwa seluruh isu dan pertanyaan yang digaungkan mahasiswa telah dijawab oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah. Bahrul Ulum juga mengajak massa aksi berdiskusi dengan DPRD untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Menurut Bahrul Ulum, tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya. “Tidak ada pemerintah yang tidak ingin mensejahterakan masyarakatnya. Bahkan visi misi bupati dan Pak Pandji itu ingin mensejahterakan masyarakat,” jelasnya. (jm)
