KITAINDONESIASATU.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sebanyak 1.325 dari 1.432 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari bakal calon kepala daerah sudah lengkap. Sisanya masih ada 100 lebih nama yang harus segera diselesaikan untuk syarat mendaftar di KPU.
“Data hingga hari ini, KPK telah menerima LHKPN dari 1.432 bakal calon kepala daerah, dan yang sudah dinyatakan lengkap sejumlah 1.325 bacakada,” kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, yang dikutip Minggu (8/9).
Dikatakan Budi, belum lengkapnya LHKPN sebagian besar sianya diakibatkan oleh tidak adanya surat kuasa. Untuk itu pihaknya kembali mengingatkan agar penyampaian LHKPN harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai.
“Apabila bakal calon kepala daerah ingin melakukan pelaporan secara daring/online, maka dapat menggunakan meterai elektronik dan dikirimkan ke email sk.elhkpn@kpk.go.id,” ujar Budi.
Sebagai informasi, tanda terima pelaporan LHKPN merupakan salah satu syarat pendaftaran bakal calon kepala daerah ke KPU dalam gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
KPK membuka layanan LHKPN pada 7–8 September untuk memfasilitasi sebagai syarat wajib pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). (*)
