KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah pusat telah mencabut izin empat perusahaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua. Kebijakan ini mendapat sorotan publik dan kembali mengangkat pernyataan Anies Baswedan dalam debat Pilpres Desember 2023 lalu, yang kala itu menyinggung isu keadilan di tanah Papua.
Ucapan Anies yang viral kembali muncul dalam konteks aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Dalam debat capres 12 Desember 2023 di KPU RI, Anies menanggapi pernyataan Prabowo Subianto dengan menggarisbawahi masalah utama di Papua.
“Masalahnya bukan kekerasan karena ketika bicara kekerasan, di Jakarta aja ada tiga pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama,” ujar Anies Baswedan.
Anies menambahkan bahwa perdamaian tak hanya berarti ketiadaan kekerasan, tetapi keberadaan keadilan.
“Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan karena damai itu bukan tiada kekerasan. Damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya,” ujar Anies.
Ia pun mengusulkan tiga langkah penyelesaian masalah HAM dan konflik di Papua. Pertama, tindakan hukum atas pelanggaran HAM. Kedua, pencegahan agar pelanggaran tak berulang. Ketiga, melakukan dialog.
“Nah jadi caranya bagaimana? Satu, atas semua peristiwa, pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas,” kata Anies Baswedan lagi.
“Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan tapi keadilan,” katanya.
“Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kooperatif,” pungkasnya.
Sementara itu, Prabowo Subianto saat debat menilai persoalan Papua kompleks dan melibatkan unsur separatisme serta kekuatan tertentu yang ingin Indonesia terpecah.
Kondisi Papua Saat ini
Dalam perkembangan terbaru, Mabes Polri kini menyelidiki aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin dari Dirtipidter Bareskrim menyatakan, “Sementara ini saya belum bisa menyampaikan statement (pernyataan), ya. Kita masih dalam penyelidikan. Itu saja dulu.”
Empat perusahaan yang dicabut izinnya antara lain PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Terkait PT GAG Nikel, Nunung menjelaskan bahwa pihaknya masih mendalami.
“Nanti kita lihat dulu, ya,” ucap dia sebagaimana dilansir Antara.
Ia juga menegaskan pentingnya kewajiban reklamasi dalam industri tambang. “Namanya tambang itu pasti selalu ada kerusakan lingkungan. Tambang mana yang tidak ada kerusakan lingkungan? Cuma, makanya ada aturan untuk reklamasi. Ada di situ kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan reklamasi,” ujarnya.
Prabowo Cabut IUP 4 Tambang Nikel Raja Ampat
Presiden Prabowo Subianto memutuskan pencabutan IUP empat perusahaan tersebut karena dinilai melanggar ketentuan lingkungan dan tata kelola pulau kecil. Keputusan diambil dalam rapat terbatas pada 9 Juni 2025 dan diumumkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi pada 10 Juni.
“Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan Pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Prasetyo.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut menyatakan, “Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia, dan untuk keberlanjutan negara kita.”
