KITAINDONESIASATU.COM – Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah masalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Di lapangan masih banyak tantangan yang di hadapi. Salah satunya adalah jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama, yang menghalangi mereka untuk mengajukan pinjaman ke bank.
“Masih ada utang dari krisis moneter 1998, dari krisis ekonomi 2008, dan lainnya. Ada sekitar 5-6 juta petani dan nelayan yang terbebani,” ujar Hashim Rabu (23/10/2024).
Ia menjelaskan bahwa karena utang tersebut, banyak petani dan nelayan tidak dapat meminjam dana dari perbankan.
Hashim menjelaskan bahwa setiap kali data petani dan nelayan di periksa di SLIK OJK, pengajuan pinjaman mereka selalu di tolak.
Meskipun utang-utang tersebut telah di hapus dari pembukuan bank dan di ganti dengan asuransi, hak tagih bank terhadap utang tersebut belum di hapus. Yang membuat jutaan petani dan nelayan sulit mendapatkan kredit.
Akibatnya, mereka terpaksa mencari pinjaman dari rentenir atau layanan pinjaman online.
“Mereka tidak bisa mendapatkan kredit dari bank, jadi ke mana mereka pergi? Ke rentenir dan pinjaman online. Saya baru tahu soal pinjaman online enam bulan lalu,” ujar Hashim.
Sebagai Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia, Hashim mengatakan bahwa setelah menyampaikan masalah ini kepada Prabowo, Presiden setuju untuk melakukan perubahan.
Langkah konkret mulai di ambil dengan melibatkan tim perbankan dan tim hukum.
“Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang,” ujarnya.
