KITAINDONESIASATU.COM – Dampak dari aksi nasional gerakan para hakim menuntut kenaikan gaji, Pengadilan Negeri Cikarang hanya melayani sidang bersifat mendesak sejak 5 Oktober hingga Jumat 11 Oktober mendatang.
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk aksi para hakim yang bertugas di PN Cikarang mendukung gerakan nasional yang dilakukan hakim guna menuntut kenaikan gaji yang hampir 5 tahun terakhir belum ada kenaikan..
“Kalau dari Pengadilan Cikarang mendukung aksi tersebut tetapi sidang hari ini masih ada, tapi yang berkaitan dengan yang mendesak aja misalnya ada permohonan, terus tahanan terbatas, itu saja. Intinya mendukung saja,” ujar Juru bicara Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II, Isnandar Nasution di Cikarang Pusat, Selasa 8 Oktober 2024.
Gerakan hakim secara nasional itu dilakukan mendesak agar Pemerintah Pusat mau memperhatikan kesejahteraan ribuan hakim yang terdaftar mengabdi di pengadilan seluruh indonesia.
Lebih lanjut kata Isnandar, sejak kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), para hakim tidak ikut mendapatkan kenaikan gaji yang setara.
“Semenjak ada kenaikan gaji PNS kami enggak naik gaji, padahal senyatanya PNS kan gitu. Intinya hakim kan pindah-pindah tugasnya ke seluruh indonesia, kalau bisa diakomodir juga terkait kesejahteraannya, kan punya istri anak. Kalau pindah-pindah kan minimal harus beli kasur, gak mungkin pakai kasur bekas,” jelasnya.
Menurutnya, selama 12 tahun, para hakim tidak mendapatkan kenaikan gaji. Upah para hakim itu diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas yang berada dibawah Mahkamah Agung, dan kini dibutuhkan perubahan. Di Pengadilan Negeri Cikarang, setidaknya terdapat 11 hakim yang bertugas
“Yang ikut aksi ke Mahkamah Agung gak ada, kita dukung melalui kantor Cikarang aja. Yang ikut aksi ini semuanya, hakim di PN Cikarang ada 11 sama ketua wakil,” imbuhnya.
