Ia menyebut kondisi tersebut dapat ditemukan pada masyarakat yang sebenarnya masuk Desil 6 hingga 10, tetapi meminta agar statusnya berubah menjadi Desil 1 sampai 5.
Karena itu, operator desa dan kelurahan diminta tidak sembarangan memasukkan maupun mengubah informasi kondisi ekonomi warga.
“Harus ada check and recheck serta ground check (pengecekan langsung ke lapangan) yang dilakukan oleh adik-adik operator,” tegasnya.
Dinsos Garut juga berencana melakukan evaluasi dengan mendatangi langsung lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan informasi yang masuk sesuai dengan kondisi nyata masyarakat sekaligus menghindari kesimpangsiuran data penerima bansos.
Marlinda turut mengingatkan masyarakat yang masuk kelompok Desil 6 hingga 10 agar menyampaikan kondisi ekonomi secara jujur dan tidak meminta penurunan status desil demi mendapatkan bantuan sosial.
DT-SEN Gabungkan Data Kemensos dan BPS
Dalam kesempatan tersebut, Marlinda turut menjelaskan asal-usul pembentukan DT-SEN. Data ini merupakan hasil penggabungan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial dengan data kemiskinan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang dikeluarkan oleh BPS.
