KITAINDONESIASATU.COM- Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor meminta aparatur wilayah mulai dari camat hingga lurah untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah masing-masing. Langkah tersebut diperkuat melalui kegiatan gathering sinergi optimalisasi PAD dan transformasi digital bersama aparat kecamatan dan kelurahan se-Kota Bogor di Elingo Restoran, Kamis 21 Mei 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Bapenda Kota Bogor juga meluncurkan aplikasi SiWahid dan program Laku Pandai guna memperkuat sistem digitalisasi pajak daerah. Melalui sistem itu, pembayaran pajak restoran dan kafe ditargetkan dapat langsung masuk ke kas daerah. Selain itu, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kini dapat dilakukan secara online.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Setda Kota Bogor, Eko Prabowo, mengatakan kondisi fiskal dan iklim bisnis di Kota Bogor hingga saat ini masih dalam kondisi baik. Hal itu, menurutnya, terlihat dari pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur yang tetap berjalan tanpa rasionalisasi.
“Sekarang tinggal bagaimana kami untuk bertempur dan bekerja sebagai ‘petarung’ guna membantu juga berbakti kepada Kota Bogor serta masyarakat. Supaya visi-misi kota ini tercapai. Salah satu indikator visi-misi tercapai adalah jika PAD-nya juga tercapai,” ujar Eko kepada wartawan.
Eko menegaskan, aparatur wilayah perlu membangun sinergi dan memperkuat modal sosial untuk mendukung optimalisasi PAD. Menurutnya, tantangan peningkatan PAD ke depan tidak mudah sehingga dibutuhkan langkah ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan alternatif melalui peran aktif wilayah.
“Saya sadarkan juga kepada teman-teman lurah dan camat, bahwa kinerja ini menjadi salah satu bentuk penilaian performa. Saya sebagai unsur tim penilai karir mereka, menjadikan poin ini sebagai salah satu unsurnya,” paparnya.
Ia menambahkan, capaian optimalisasi PAD akan menjadi bagian dari indikator penilaian promosi jabatan aparatur wilayah.
“Kalau mereka bagus dalam melaksanakan tugas ini, mendorong serta mengembangkan potensi PAD di wilayahnya hingga hasilnya optimal, sudah barang tentu akan digabungkan dengan nilai-indikator lainnya secara objektif dan rasional untuk promosi naik jabatan,” tambahnya.
Menurut Eko, potensi PAD di wilayah meliputi sektor PBB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti restoran dan kafe, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ia juga meminta aparatur wilayah aktif melakukan pemantauan terhadap tempat usaha, termasuk memastikan kepatuhan pajak restoran.
“Dalam konteks itu, bukan cuma makan karena viral, tapi harus melihat ini sudah masuk pajak resto atau belum?. Jika ragu, langsung cross-check ke Bapenda untuk melihat apakah restoran tersebut jujur membayar pajaknya,” jelasnya.
Eko menambahkan, Bapenda Kota Bogor tengah mengembangkan sistem digitalisasi pembayaran pajak restoran agar 10 persen pajak yang dibayarkan konsumen dapat langsung masuk ke kas daerah guna meminimalisasi kebocoran pendapatan.
“Digitalisasi ini sedang dikembangkan sebagai salah satu cara mengurangi deviasi atau kebocoran. Untuk PBG juga jelas, baru menumpuk batu bata atau pasir saja sudah harus dipantau oleh orang wilayah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, Abdul Wahid, mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari lurah, camat, dan kepala seksi pemerintahan se-Kota Bogor sebagai upaya percepatan peningkatan PAD.
“Kami coba mensinergikan antara Bapenda Kota Bogor bersama jajaran lurah dan camat Se-Kota Bogor. PAD Kota Bogor saat ini kurang lebih sekitar Rp1,7 triliun. Harapan ke depan dengan terbangunnya sinergi ini bisa mencapai Rp2 triliun,” ujar Wahid.
Menurutnya, jajaran wilayah memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan wajib pajak. Kolaborasi tersebut diyakini dapat memperkuat proses pendataan dan menggali potensi pajak daerah secara lebih optimal.
“Upaya kolaborasi dan kebersamaan ini akan terus kami tingkatkan, karena saya yakin melalui kolaborasi, capaian PAD Kota Bogor akan lebih tinggi,” paparnya.
Wahid menjelaskan, Bapenda juga terus mengembangkan teknologi digital untuk mendukung pendataan wajib pajak, khususnya sektor restoran dan kafe yang terus bertambah di Kota Bogor. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 3.000 kafe dan restoran yang tersebar di 68 kelurahan.
“Untuk proses pendataan wajib pajak PBB-P2, kami ada aplikasinya yaitu Si Wahid (Sistem Warga Himpun Data). Melalui aplikasi ini, pelayanan ke masyarakat bisa sehari selesai,” jelasnya.
Selain itu, program digital Laku Pandai juga diterapkan untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak sekaligus mempercepat proses penagihan kepada wajib pajak.
“Dalam program Laku Pandai ini, kami bekerjasama dengan Bank BJB untuk membuka agen di 68 kelurahan. Jajaran wilayah yang menjadi agen Laku Pandai bisa langsung menagih kepada masyarakat hanya bermodalkan gadget,” pungkasnya.
