Ia menambahkan, seharusnya anggota DPRD Kota Bogor bisa melihat jauh ke depan dan mempertimbangkan dampak dari keputusan yang lambat.
“Sebagai wakil rakyat, seharusnya mereka tidak hanya berpikir soal fraksi dan partai. Buka sedikit hati nurani, pikirkan nasib para guru honorer, PKWT (Pegawai Kontrak Waktu Tertentu), dan berbagai program pemerintah yang pro-rakyat,” pungkas Irfan.
Penundaan penetapan APBD Perubahan 2024 ini dinilai mungkin akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang sangat bergantung pada anggaran pemerintah daerah. (Nicko)***
