KITAINDONESIASATU.COM – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait pendanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilu.
Menurutnya, pemerintah telah diberikan waktu 10 hari sejak Rapat Kerja (Raker) terakhir untuk menyiapkan skema pendanaan PSU.
Seharusnya skema tersebut sudah siap pada Jumat (7/3/2025), namun karena tidak ada Raker pada hari itu, laporan akan disampaikan pada Senin, 10 Maret 2025.
“Kami memberikan waktu 10 hari sejak Raker terakhir. Seharusnya hari Jumat ini sudah siap, tetapi karena tidak ada Raker, jadi akan disampaikan hari Senin. Namun, saya mendapat informasi bahwa pemerintah sudah siap,” ujar Dede Yusuf saat kunjungan kerja Komisi II ke Bandung, Jawa Barat, dikutip dari Parlementaria pada Kamis (6/3/2025).
Secara nasional, pendanaan PSU di 24 daerah diperkirakan mencapai 750 miliar rupiah, belum termasuk biaya pengamanan. Jika ditambah biaya pengamanan, total anggaran bisa mencapai 900 miliar hingga 1 triliun rupiah.
“(PSU) secara nasional untuk 24 daerah membutuhkan sekitar 750 miliar rupiah di luar biaya pengamanan. Jika ditambah biaya pengamanan, anggarannya bisa mencapai 900 miliar hingga 1 triliun rupiah,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut.
Dede juga menyoroti bahwa dari 24 daerah yang akan menggelar PSU, sekitar 16 daerah tidak mampu membiayai sendiri.
Hingga saat ini, pemerintah provinsi belum memberikan laporan terkait kesiapan pendanaan.
Dede Yusuf menyampaikan bahwa skema pendanaan PSU akan dilaporkan ke Komisi II DPR pada hari Senin. Dari 24 daerah yang melaksanakan PSU, sekitar 16 daerah mengalami kesulitan dalam membiayai sendiri.
Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini, pemerintah provinsi belum memberikan laporan terkait kesiapan anggaran.
Menurutnya, banyak daerah menghadapi kendala pendanaan PSU karena anggaran mereka sudah habis saat Pilkada, sehingga tidak ada persiapan khusus untuk kebutuhan tersebut.
Meski begitu, Dede memastikan bahwa PSU di Jawa Barat tidak mengalami kendala pendanaan.
“Di Jawa Barat hanya ada satu daerah yang menggelar PSU dengan kebutuhan anggaran sekitar 60 miliar rupiah. Pemerintah provinsi menyiapkan 30 miliar, sementara 30 miliar lainnya berasal dari SILPA KPU. Jadi, dalam hal ini, Jawa Barat aman,” pungkasnya.- ***
