KITAINDONESIASATU.COM – Hari ini Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menyampaikan surat pengundaran dirinya sebagai Wakil Presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III DPR-RI, Habiburokhman di tengah Rapak Kerja dengan Kapolres dan pejabat utama Polres di Komplek Parlemen Senayan Jakarta sekitar jam 11:00 WIB.
Lalu seperti apa mekanismenya untuk pemilihan Wapres baru pasca mundurnya Wapres Gibran Rakabuming Raka?
Mekanisme pengangkatan wakil presiden yang berhenti di tengah jalan (misalnya karena mengundurkan diri atau mangkat) diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Bunyi Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan ketiga (amandemen) adalah sebagai berikut:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Konteks dan Perbandingan Pasal 8 Ayat (1): Mengatur jika Presiden berhalangan tetap atau mangkat, yang langsung digantikan oleh Wakil Presiden hingga akhir masa jabatan.
Ayat (2): Mengatur kekosongan Wakil Presiden yang wajib diisi melalui sidang MPR dari dua usulan calon oleh Presiden dalam waktu maksimal 60 hari.
Ayat (3): Mengatur kondisi darurat apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, atau berhalangan secara bersamaan.
Jika demikian dalam waktu dekat Presiden Prabowo akan menyampaikan dua usulan calon Wapres kepada MPR untuk disetujui dalam waktu maksimal 60 hari.
Sementara persyaratan calon Wapres yang diusulkan oleh Presiden juga tertuan dalam Pasal 8 ayat 2, disebutkan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 UUD 1945 dan rinciannya pada Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yakni:
- Kewarganegaraan asli atau Warga Negara Indonesia (WNI) sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.
- Kesetiaan pada Negara – tidak pernah mengkhianati negara.
- Kesehatan – mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Wakil Presiden
Sementara syarat tambahan berdasarkan UU Pemilu Pasal 169 antara lain:
- Berusia paling rendah 40 tahun (atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi)
- Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), atau sederajat.
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, tidak pernah dipidana penjara karena tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terdaftar sebagai pemilih.
Berbeda dengan pemakzulan yang melalui proses di DPR dan Mahkamah Konstitusi, pengunduran diri atas kehendak sendiri berjalan melalui tahapan berikut:
- Wakil Presiden menyampaikan surat pernyataan resmi pengunduran diri secara tertulis kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden.
- Menurut penjelasan pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Indonesia, Bivitri Susanti, dan anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, konstitusi tidak mengatur kewajiban adanya persetujuan atau penolakan dari DPR maupun Presiden atas pengunduran diri tersebut karena Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
Penetapan Kekosongan Jabatan oleh MPR
- Paling lambat 3 x 24 jam (3 hari) setelah menerima pemberitahuan resmi kekosongan jabatan, MPR menyelenggarakan rapat gabungan untuk menyatakan kekosongan jabatan Wakil Presiden dan menetapkan jadwal sidang pemilihan.
- Pimpinan MPR mengirimkan surat resmi kepada Presiden yang memberitahukan adanya kekosongan jabatan serta meminta Presiden untuk mengajukan calon pengganti.
Pengajuan dua nama calon oleh Presiden
Setelah menerima surat dari MPR, Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden yang baru kepada Pimpinan MPR.
Pengajuan tersebut wajib disertai dokumen persyaratan pencalonan yang sama dengan syarat calon Wakil Presiden pada pemilihan umum.
MPR membentuk tim khusus untuk memeriksa dan memverifikasi kelengkapan serta keabsahan dokumen kedua calon.
Sidang Paripurna Pemilihan di MPR
Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan atau diterimanya surat dari Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon tersebut.
Sebelum pemungutan suara, kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan sidang paripurna MPR. Anggota MPR (yang terdiri dari anggota DPR dan DPD) kemudian melakukan pemungutan suara.
Menurut pakar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, jika perolehan suara kedua calon sama kuat, pemungutan suara diulang satu kali. Apabila hasilnya tetap sama, UU MD3 dan Tata Tertib MPR menentukan bahwa Presiden yang berhak memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
Penetapan pelantikan:
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR, Wakil Presiden terpilih dilantik dalam sidang paripurna MPR melalui pengucapan sumpah atau janji jabatan dan bertugas meneruskan sisa masa jabatan hingga periode pemerintahan berakhir. **
