KITAINDONESIASATU.COM- Di tengah upaya percepatan belanja daerah dan penuntasan proyek pembangunan, Pemerintah Kota Bogor memastikan seluruh proses tender dan seleksi untuk 91 paket pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 telah tuntas lebih awal.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkot ingin seluruh proyek strategis bergerak cepat dan bebas keterlambatan, seiring besarnya agenda pembangunan tahun depan.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bogor, Lia Kania Dewi, mengatakan penyelesaian tender tepat waktu diharapkan membuat seluruh proyek dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak terganggu kendala administratif.
“Harapannya tidak ada pekerjaan yang lintas tahun. Semua harus selesai sesuai kontrak sampai Desember,” kata Lia, Rabu, 26, November, 2025.
Pemkot Bogor kini menunggu persetujuan bersama RAPBD 2026 dengan DPRD yang ditargetkan rampung pada 30 November. Usai persetujuan tersebut, seluruh dinas dapat mulai menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada 1 Desember, sekaligus memulai proses pra-DPA untuk mempercepat tahapan pengadaan.
“Untuk paket konstruksi yang DED-nya sudah siap bisa mulai pra-DPA, terutama perencanaan dan manajemen konstruksi,” ujarnya.
Lia menegaskan bahwa proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan di kawasan GOR, ditargetkan selesai pada Oktober 2026. Fasilitas ini disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Porprov 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November.
Setelah persetujuan RAPBD, Pemkot akan menetapkan minimal 10 paket strategis, dengan kemungkinan tiga di antaranya dapat langsung masuk tahap pra-DPA. Beberapa proyek bernilai besar diperkirakan masuk dalam daftar strategis, salah satunya pembangunan Jalan R3.
Namun, Lia menyebut nilai anggarannya belum dapat dipublikasikan sebelum mendapat persetujuan DPRD.Untuk proyek Jalan Saleh Dasa Sasmita, Pemkot berharap pendanaan berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat, sehingga proses lelang akan dilakukan di tingkat provinsi.
Selain proyek infrastruktur besar, Pemkot juga menyiapkan sejumlah paket pembangunan di sektor pendidikan, seperti pembangunan ruang kelas baru, revitalisasi sekolah, serta proyek penunjang lainnya.
Sementara untuk sektor kesehatan, Lia memastikan tidak ada pembangunan gedung besar pada 2026. Ia juga menjelaskan bahwa porsi tender selama ini hanya sekitar 10 persen dari total pengadaan, sehingga Pemkot menargetkan peningkatan e-processing hingga 30 persen, terutama untuk pengadaan obat dan barang habis pakai.
Pada 2025, e-processing baru mencapai 24 persen.Dalam pengadaan tahun depan, Pemkot menempatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai prioritas penting untuk mendorong daya saing UMKM lokal agar tidak tergerus produk impor.
Di sisi lain, Pemkot menyiapkan pengembangan mini kompetisi dalam mekanisme e-procurement untuk mendorong efisiensi harga.
“Dengan mini kompetisi, penyedia bersaing menawarkan harga terbaik,” ujar Lia.
Mulai 2026, pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan kertas akan dikonsolidasikan melalui BPJ untuk menyeragamkan harga di seluruh dinas. Evaluasi akan menentukan penyedia dengan penawaran paling efisien sebelum pengadaan dilakukan masing-masing perangkat daerah.
“Harga akan diseragamkan agar efisien. Penyedia bisa banyak, tapi harga tetap terstandardisasi,” kata Lia. (Nicko)
