KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi tahun 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang selama musim hujan.
Penetapan tersebut ditandai dengan Apel Sinergi Lintas Sektor Kesiapsiagaan Menghadapi Risiko Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026 yang digelar di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Jalan Pool Binamarga Nomor 2, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Jumat 6 November 2026, pagi.
Apel tersebut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, BPBD, perangkat daerah, serta relawan kebencanaan.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disinergikan dengan program kerja Polresta Bogor Kota dan Kodim 0606.
Menurutnya, kondisi hidrometeorologi basah yang berkaitan dengan perubahan cuaca dan peningkatan curah hujan perlu diantisipasi melalui kolaborasi seluruh elemen.
“Kesiapsiagaan bencana menjadi tanggung jawab bersama. Hari ini kita menyamakan persepsi dan komitmen agar seluruh unsur memiliki langkah yang sama dalam menghadapi potensi bencana,” ujar Jenal.
Ia menegaskan, upaya pencegahan dan mitigasi harus menjadi prioritas dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi.
“Prinsipnya, pencegahan lebih baik daripada penanganan saat terjadi bencana. Karena itu, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang disepakati dan dilaksanakan bersama,” katanya.
Petakan Wilayah Rawan Longsor dan Banjir
Jenal menjelaskan, sejumlah jenis bencana yang kerap terjadi di Kota Bogor meliputi banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.
Beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus terhadap potensi tanah longsor di antaranya Bogor Tengah, kawasan Batutulis, serta Bogor Barat, khususnya wilayah Pasir Kuda.
Menurutnya, kondisi geografis dan kontur tanah Kota Bogor menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko terjadinya longsor di sejumlah kawasan.
Karena itu, mitigasi bencana harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
“Kita ingin mitigasi awal menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan. Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dan Kecamatan Tangguh Bencana juga bertujuan agar potensi bencana bisa diantisipasi sejak dini,” jelasnya.
Jenal menambahkan, penanganan risiko bencana tidak bisa hanya mengandalkan BPBD, pemadam kebakaran, maupun Satpol PP. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus terlibat sesuai tugas dan kewenangannya.
Ia mencontohkan, banjir lintasan dapat terjadi akibat saluran air tersumbat dan tidak mampu menampung debit air. Sementara itu, pohon tumbang dapat dipicu oleh kondisi pohon yang kurang terawat atau pemangkasan yang belum optimal.
BPBD Catat 682 Laporan Kejadian hingga 4 November
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko, mengungkapkan bahwa berdasarkan infografis BPBD hingga 4 November 2026, tercatat sebanyak 682 laporan kejadian kebencanaan di Kota Bogor.
Laporan tersebut didominasi kejadian yang berkaitan dengan dampak cuaca ekstrem.
Berdasarkan sebaran laporan, Kecamatan Bogor Barat menjadi wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak. Posisi berikutnya ditempati Bogor Selatan dan Tanah Sareal.
Dimas menyebut potensi risiko bencana hampir merata di enam kecamatan yang ada di Kota Bogor.
“Potensi risiko bencana hampir merata di enam wilayah kecamatan. Namun, berdasarkan infografis yang kami miliki, Bogor Barat menjadi wilayah dengan laporan kejadian terbanyak, kemudian disusul Bogor Selatan dan Tanah Sareal,” ungkap Dimas.
Ia menjelaskan, cuaca ekstrem menjadi potensi bencana tertinggi yang perlu diwaspadai masyarakat.
Dampaknya dapat berupa pohon tumbang dan rumah roboh. Selain itu, terdapat potensi tanah longsor serta banjir, baik banjir lintasan maupun banjir limpasan.
Untuk meningkatkan keterbukaan informasi, BPBD Kota Bogor juga tengah mengembangkan sistem peta digital kebencanaan.
Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya dapat memantau laporan kejadian, lokasi penanganan, serta wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Melalui peta digital yang sedang kami kembangkan, nantinya masyarakat bisa melihat secara terkini berapa banyak laporan kejadian yang sudah ditangani, di mana lokasinya, serta wilayah mana saja yang masuk zona merah,” jelasnya.
Puncak Musim Hujan Diprediksi Desember 2026
Dimas mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama menjelang puncak musim hujan.
Mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim hujan di Kota Bogor diperkirakan berlangsung pada Desember 2026.
Meski demikian, masyarakat diminta tidak lengah pada November, khususnya memasuki minggu kedua, karena terdapat prediksi peningkatan curah hujan.
“Menurut prediksi BMKG, puncak musim hujan di Kota Bogor diperkirakan terjadi pada Desember 2026. Namun, pada November ini, khususnya minggu kedua, masyarakat juga perlu mewaspadai peningkatan curah hujan,” kata Dimas.
Wakil Wali Kota Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan
Dalam kesempatan tersebut, Jenal Mutaqin juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengurangi risiko bencana melalui kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan saluran air, karena dapat menyebabkan penyumbatan yang berujung pada banjir.
“Saya mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dan alam. Insyaallah, alam akan menjaga kita. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai dan saluran air,” tegasnya.
Selain itu, masyarakat juga diminta menghindari berteduh di bawah pohon besar ketika hujan deras, terutama saat disertai angin kencang.
Jenal berharap, melalui sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, risiko bencana hidrometeorologi di Kota Bogor dapat ditekan.
Dengan demikian, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah dan aparat, tetapi juga menjadi budaya bersama dalam melindungi keselamatan masyarakat selama musim hujan.
