KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk operasional dua koridor Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan pada tahun 2025, meskipun kebijakan pemerintah pusat telah menghentikan subsidi untuk layanan tersebut.
Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menilai langkah ini kurang tepat dalam situasi keuangan daerah yang terbatas.
Akhmad Saeful Bakhri, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, mengungkapkan rasa herannya terhadap keputusan Pemkot Bogor. “Mengapa Pemkot tetap memprioritaskan anggaran untuk BTS ketika kita sedang menghadapi keterbatasan anggaran? Ini perlu dipertanyakan,” ujarnya kepada wartawan pada kitaindonesiasatu.com, Selasa 2 Desember 2024.
Ia menambahkan, penting bagi direksi dan dewan pengawas (dewas) untuk bertanggung jawab dalam mengoptimalkan fungsi dan wewenangnya.
“Jangan sampai ada kesan bahwa kursi dewas hanya menjadi ajang bagi kekuasaan untuk membagikan porsi kepada tim sukses,” tegasnya.
Gus M, sapaan akrabnya, menekankan bahwa meskipun hak prerogatif berada di tangan wali kota, latar belakang dan kinerja para pengawas harus dievaluasi secara serius.
“Yang tidak menjalankan tugas seharusnya bisa diberhentikan. Kita perlu membangun iklim yang lebih baik agar dewas tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi menjalankan tugas secara profesional,” jelasnya.
