Namun demikian, Gubernur juga mengungkap satu persoalan strategis yang belum terselesaikan, yakni belum berstatusnya Bank Kalsel sebagai bank devisa.
“Akibatnya, dokumen ekspor seperti Certificate of Origin (COO) atau Surat Keterangan Asal harus diterbitkan di kota lain, seperti Surabaya. Ini jelas merugikan daerah karena berdampak pada berkurangnya potensi PAD kita,” tegasnya. “Saya imbau agar Bank Kalsel segera mengurus perizinan sebagai bank devisa.”
Dalam forum itu, Gubernur juga menekankan pentingnya penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui pemerintah provinsi agar distribusinya lebih merata.
“Saya mencontohkan BSI yang telah menyalurkan CSR untuk Klaster Peternakan Sapi Potong di Tanah Laut. Model seperti ini sangat bagus dan perlu ditiru perusahaan lain agar manfaatnya bisa dirasakan hingga ke pelosok daerah,” kata Muhidin.
Ia berharap FGD ini menjadi tonggak penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, dalam membangun industri sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta mempercepat swasembada daging sapi di Kalimantan Selatan.
FGD ini juga menjadi bagian dari penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025–2029. Dalam laporannya, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, drh Suparmi, menyebut kegiatan ini merujuk pada Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Perda No. 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi, bertukar gagasan, dan menyelaraskan arah kebijakan antara pusat dan daerah,” ujarnya.
Sebagai bagian dari agenda, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Kalsel dan berbagai pihak, termasuk Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, PT Bank Kalsel, GAPKI Kalsel, Forum Kepala Teknik Tambang Kalsel, dan PT Inhutani I.
FGD ini diikuti lebih dari 150 peserta dari unsur Forkopimda, instansi vertikal, akademisi, perusahaan, serta pejabat tinggi lingkup Pemprov Kalsel.(Anang Fadhilah)
