KITAINDONESIASATU.COM- Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, terus memperkuat pelayanan publik sekaligus menangani persoalan wilayah yang kompleks, mulai dari ancaman bencana hingga penataan pedagang kaki lima (PKL). Dengan jumlah penduduk mencapai 6.701 jiwa pada 2026, berbagai langkah strategis digencarkan, termasuk pemasangan sistem deteksi dini bencana modern dan pembangunan infrastruktur.
Hal tersebut disampaikan Lurah Panaragan, Ima Ratnasari, dalam kegiatan Media Gathering di Aula Kelurahan Panaragan, Rabu 6 Mei 2026.
Dalam paparannya, Ima menegaskan visi “PANARAGAN” sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat.
“Visi kami adalah Panaragan, di mana huruf P melambangkan Pelayanan Prima. Kami mengedepankan aparatur yang bersih dan berwibawa, administrasi yang tertata rapi, lingkungan yang nyaman dan indah, hingga sikap responsif dan cepat tanggap dalam menyelesaikan permasalahan warga,” ujar Ima Ratnasari di hadapan awak media.
Salah satu langkah konkret adalah penunjukan Panaragan sebagai pilot project pemasangan alat deteksi bencana modern. Wilayah yang diapit sungai dan memiliki kontur tanah curam ini dinilai rawan banjir dan longsor.
Di RW 07 yang berbatasan langsung dengan Sungai Cisadane, kini telah terpasang Early Warning System (EWS) banjir otomatis.
“Dulu alatnya masih manual dan harus dinyalakan petugas. Sekarang jauh lebih canggih karena dipasang di samping kali Cisadane dan di tengah pemukiman. Jika air mencapai ketinggian tertentu, alarm akan otomatis berbunyi,” jelasnya.
Selain itu, Panaragan juga menjadi lokasi pertama di Kota Bogor yang memasang alat deteksi dini longsor di RW 01 melalui bantuan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan BPBD. Simulasi evakuasi pun rutin dilakukan bersama warga untuk meminimalisir risiko korban.
Di sektor pembangunan, sepanjang 2025 hingga 2026, berbagai infrastruktur telah direalisasikan. Mulai dari paving block di RW 07, penggunaan stamped concrete di jalan lingkungan, hingga perbaikan kanstin di Jalan Veteran.
RW 02 juga ditetapkan sebagai lokasi program “Gerobak Saepisan” (Bogor Bebas Kumuh) yang mencakup tujuh indikator, termasuk peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan UMKM.
“RW 02 menjadi titik fokus karena letak geografisnya yang diapit beberapa sungai, sehingga butuh intervensi sarana yang lebih berdaya agar terlepas dari kategori kumuh,” tambah Ima.
Namun demikian, penataan PKL di Jalan Veteran masih menjadi tantangan. Aktivitas PKL pada sore hingga malam hari kerap memicu kemacetan dan mengganggu fungsi trotoar.
Ima menyebut, pihak kelurahan bersama Kecamatan Bogor Tengah telah mengusulkan relokasi ke Pasar Devris. Namun kebijakan tersebut masih menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan PD Pasar.
“Kami ingin memberikan solusi bagi PKL, namun kendalanya adalah kekhawatiran mereka kehilangan pelanggan jika pindah. Intinya, selama tidak mengganggu pejalan kaki, masih ada kebijaksanaan, namun kami terus mendorong agar normalisasi trotoar bisa terealisasi,” tegasnya.
Sementara itu, dalam penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan bantuan sosial lainnya, pihak kelurahan memastikan telah melakukan ground check langsung ke lapangan guna menjamin ketepatan sasaran sesuai data Desil 1 hingga 5 dari kementerian.
“Data datang dari pusat, tugas kami melakukan ground check untuk memastikan apakah warga tersebut benar-benar layak menerima bantuan atau tidak. Ini bentuk transparansi kami agar bantuan tepat sasaran,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kelurahan Panaragan memiliki nilai sejarah tinggi sebagai kawasan pemukiman prajurit Mataram (Warok Ponorogo) pada tahun 1629. Kini, wilayah tersebut berkembang menjadi permukiman perkotaan swasembada dengan kepadatan tinggi, tanpa meninggalkan akar budayanya. (Nicko)
