Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan tersebut dan membuat masyarakat kelas menengah kembali bertambah, Muhadjir memastikan pemerintah terus mencari solusi.
Salah satunya dengan memberikan pelindungan jaring pengaman sosial termasuk untuk kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Sekarang kan ada dua jaminan untuk mereka ini, terutama untuk kelas pekerja, kelompok pekerja formal. Jaminan kesehatan itu targetnya adalah universal health coverage. Daerah-daerah didorong untuk menyediakan anggaran untuk memastikan bahwa warganya bisa mendapatkan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan gratis,” katanya.
Selain itu, terdapat pula jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Dampak Berkepanjangan Pandemi
Muhadjir menjelaskan bahwa penurunan jumlah kelas menengah itu disebabkan dampak berkepanjangan pandemi COVID-19, karena lima tahun sebelum COVID-19 melanda pada 2020 telah terjadi peningkatan kelas menengah.
“Itulah berbagai bantuan sosial sekarang kita gelontorkan. Kemudian memperluas angkatan kerja tadi (Menaker) Bu Ida sudah menyampaikan. Itulah cara kita agar kita dorong lagi lah mereka naik ke kelas menengah lagi,” jelas Muhadjir.
Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 memperlihatkan turunnya jumlah penduduk masuk dalam kategori kelas menengah. Data pada 2019 memperlihatkan 57,33 juta orang yang turun menjadi 53,83 juta orang pada 2021.
BPS kembali mencatat penurunan penduduk kelas menengah pada 2022 menjadi 49,51 juta orang dan 48,27 juta orang pada 2023. Angka itu kembali turun pada tahun ini menjadi 47,85 juta orang.
Namun, data yang sama memperlihatkan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori menuju kelas menengah naik dari 128,85 juta orang menjadi 137,50 juta orang pada 2024.***
