KITAINDONESIASATU.COM – Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menghentikan operasional Biskita secara mendadak menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Zenal Abidin, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor.
Kebijakan yang tiba-tiba ini telah memicu keresahan di kalangan pengguna setia Biskita, seperti para siswa, siswi sekolah, serta kaum manula yang sangat bergantung pada layanan transportasi ini.
Politisi Partai Gerindra ini dengan tegas mempertanyakan posisi Perumda Transportasi Pakuan (PTP) dalam konsorsium e-katalog yang melibatkan Kodjari.
“Kami perlu meninjau kembali peran Kodjari dalam pengelolaan Biskita, terutama mengingat catatan mereka yang kurang transparan terkait anggaran,” ujar Zenal Abidin dalam pernyataannya, kepada kitaindonesiasatu.com, Jumat, 10 Januari 2025.
Ia menambahkan bahwa transparansi anggaran adalah isu krusial yang tidak bisa diabaikan.
“Sebagai wakil rakyat, kami perlu mendapatkan kejelasan mengenai alokasi anggaran yang dikelola Kodjari, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.
Zenal menekankan bahwa kebijakan transportasi publik harus dilandasi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas demi kepentingan masyarakat luas.
