KITAINDONESIASATU.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong adanya kesamaan arah dalam perencanaan pembangunan antara tingkat provinsi dan 27 kabupaten/kota. Sinkronisasi dinilai penting agar kebijakan yang disusun pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan bersama Kepala Bappeda 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin 28 September 2026.
Menurut Herman, pembangunan Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari kinerja seluruh kabupaten dan kota. Sebab, wilayah serta penduduk Jawa Barat seluruhnya berada di 27 daerah tersebut.
“Capaian provinsi itu agregat. Provinsi tidak punya penduduk satu pun, tidak punya wilayah sejengkal pun. Semuanya terbagi di 27 kabupaten/kota,” ujar Herman.
Karena itu, Bappeda Jabar bersama Bappeda kabupaten/kota diminta memastikan proses perencanaan berjalan dalam satu arah. Keselarasan tersebut diperlukan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bappeda Diminta Tak Sekadar Susun Dokumen
Herman menekankan bahwa peran Bappeda tidak berhenti pada urusan administratif penyusunan dokumen perencanaan. Lembaga tersebut juga perlu mengawal agar kebijakan pembangunan diterjemahkan secara tepat dalam penentuan prioritas anggaran.
