Dengan pola tersebut, pembangunan Jawa Barat diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri antarwilayah. Setiap program dapat disesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat di masing-masing kabupaten dan kota.
Herman juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah kini memiliki waktu sekitar tiga setengah tahun efektif untuk mengejar target pembangunan hingga 2029. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan sejak sekarang agar masih tersedia waktu untuk melakukan perbaikan.
“Sekarang kita evaluasi perjalanan satu setengah tahun. Masih ada sekitar tiga setengah tahun efektif. Kita harus memitigasi dari sekarang supaya indikator makro yang ingin dicapai pada 2029 betul-betul terkejar,” katanya.
Ia meminta perencanaan dan penganggaran tidak dilakukan dengan pola business as usual. Evaluasi terhadap capaian yang sudah berjalan perlu digunakan untuk melihat program mana yang harus diperkuat maupun disesuaikan.
SADA Jabar Jadi Dasar Perencanaan
Selain menyelaraskan perencanaan dan anggaran, Herman meminta kepala Bappeda di 27 kabupaten/kota memanfaatkan Satu Data Jawa Barat atau SADA Jabar.
Sistem tersebut mengintegrasikan berbagai data sektoral, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, sosial hingga kependudukan. Data tersebut juga terhubung dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pembangunan Jawa Barat.
