Pemanfaatan SADA Jabar memungkinkan pemerintah memetakan persoalan masyarakat secara lebih rinci, termasuk menggunakan pendekatan by name by address. Dengan data yang lebih detail, program pembangunan diharapkan dapat diarahkan kepada persoalan yang benar-benar membutuhkan intervensi.
“Bapak-Ibu Kepala Bappeda harus mulai menggunakan data sebagai dasar. Kita harus tahu persoalannya secara detail, sehingga intervensinya tepat,” kata Herman.
Layanan Dasar Juga Jadi Perhatian
Dalam rapat tersebut, Herman turut menyoroti sejumlah kebutuhan dasar masyarakat yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya kondisi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, irigasi, pengelolaan sampah, serta penyediaan air bersih.
Menurutnya, kebutuhan tersebut harus dibaca berdasarkan kondisi setiap daerah. Persoalan yang dihadapi satu kabupaten atau kota belum tentu sama dengan daerah lainnya sehingga kebijakan dan penganggarannya perlu disesuaikan.
Persoalan sampah juga disebut membutuhkan perhatian lintas daerah. Herman mengingatkan agar masalah tersebut tidak hanya dipandang sebagai urusan teknis, tetapi diantisipasi sejak tahap perencanaan dan penganggaran agar tidak berkembang menjadi persoalan pelayanan publik.
“Jangan sampai urusan dasar kemudian terlambat ditangani. Kepala Bappeda harus menjadi penjaga APBD, mengingatkan Sekda dan kepala daerah, minimal standar layanan dasar itu diperhatikan,” ujarnya.
