KITAINDONESIASATU.COM – Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada seluruh menteri, kepala badan, hingga pimpinan lembaga negara untuk segera melakukan bersih-bersih birokrasi dari praktik pungutan liar dan korupsi yang dinilai menjadi penghambat besar roda perekonomian nasional.
Dalam pidato di hadapan Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), Prabowo menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pejabat maupun ASN yang terbukti bermain curang, menyalahgunakan jabatan, atau berkinerja buruk.
“Saya ingatkan kepada kepala badan, menteri, pemimpin lembaga negara untuk segera membersihkan birokrasi masing-masing. Jangan ragu-ragu menindak pelanggar,” tegas presiden.
Pernyataan itu langsung memicu perhatian publik karena Prabowo secara terbuka menyatakan tidak ada satu pun pejabat yang posisinya aman. Menurutnya, siapa pun bisa dicopot kapan saja jika terbukti melanggar hukum atau menjadi penghambat reformasi pemerintahan.
Tak main-main, pemerintah disebut siap menonaktifkan hingga memecat ASN bermasalah demi menciptakan efek jera besar di lingkungan birokrasi. Langkah ini disebut sebagai sinyal perang terbuka terhadap mafia anggaran dan praktik main belakang di tubuh pemerintahan.
Prabowo juga meminta kepala daerah di seluruh Indonesia ikut bergerak masif membersihkan aparat internal masing-masing. Ia mengungkap pemerintah pusat kini memiliki teknologi canggih untuk memantau hingga membongkar dugaan penyelewengan anggaran maupun aset tersembunyi.
Bahkan, pemerintah disebut akan memanfaatkan teknologi pertahanan modern seperti radar bawah tanah dan satelit resolusi tinggi untuk mendeteksi penyembunyian kekayaan ilegal hingga bunker rahasia.
Di sisi lain, presiden menyoroti keberadaan oknum aparat berseragam yang diduga sering menjadi pelindung pelaku pelanggaran hukum. Karena itu, masyarakat diminta aktif merekam dan melaporkan setiap dugaan penyimpangan aparat menggunakan ponsel masing-masing.
Meski demikian, Prabowo menegaskan mayoritas ASN masih memiliki integritas baik. Namun, ia memastikan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi segelintir oknum yang merusak nama institusi dan merasa kebal terhadap kekuasaan. (*)
