KITAINDONESIASATU.COM – Makin terpuruknya industri manufaktur menjelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto, mengundang Wakil Ketua Kadin Indonesia Benny Soetrisno angkat bicara.
Terpuruknya sektor industri yang ditandai makin dalamnya kontraksi PMI (Purchasing Manager’s Index) Industri pada Agustus 2024, makin banyaknya PHK di sektor industri padat karya dan merajalelanya impor ilegal, tak boleh dibiarkan. Pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus membenahi dan menunjukkan keberpihakan kepada sektor industri pengolahan.
Jika Presiden Prabowo menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen per tahun, salah satu syaratnya industri manufaktur harus dibenahi. Keberpihakan pemerintah terhadap industri nasional harus lebih kongkrit.
Menurut Benny, mesin pertumbuhan industri pengolahan harus dihidupkan secara penuh, karena selama ini ia menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Presiden Prabowo perlu memacu akselerasi industri lebih kencang agar berdampak positif dan efektif dalam penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. “Untuk itu, diperlukan koordinasi yang indepth. Di sini (dituntut—Red) peran menko besar sekali. Kalo sekarang, menko bikin kebijakan, menteri teknisnya jalan sendiri-sendiri,” ujar Benny Soetrisno, eksportir garmen ke Eropa dan AS ini.
Itu sebabnya, kebijakan pemerintah tak bisa berjalan efektif di lapangan. Contoh, gagalnya pemerintah mengatasi impor ilegal.
