KITAINDONESIASATU.COM– Di tengah upaya pemerintah memperkuat sinergi pusat dan daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan pentingnya keselarasan arah pembangunan nasional. Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rekornas) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu 29 Oktober 2025 kemarin.
Rekornas yang diikuti para Sekda dan Kepala Bappedalitbang dari seluruh Indonesia tersebut menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam merancang program lintas sektor.
Menurut Ajat, kegiatan ini bukan sekadar forum koordinasi rutin, melainkan wadah penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai gagasan dan solusi atas tantangan pembangunan di wilayah masing-masing.
“Rekornas ini bukan hanya sekadar forum koordinasi, tapi juga wadah untuk membangun bank solusi yang menghimpun berbagai usulan strategis dari seluruh daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi se-Indonesia,” ujar Ajat Rochmat Jatnika.
Ia menambahkan, Rekornas juga menjadi sarana menyamakan persepsi dalam menjalankan sejumlah program prioritas nasional seperti Masyarakat Berdaya Guna (MBG), Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, hingga Ketahanan Pangan. Seluruh kebijakan tersebut, kata Ajat, memerlukan masukan langsung dari pemerintah daerah agar pelaksanaannya tepat sasaran di lapangan.
Terkait kondisi fiskal daerah, Ajat turut menyoroti ketimpangan akibat kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Ia menyebut, terdapat sekitar 147 kabupaten/kota di Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan anggaran untuk memenuhi belanja wajib seperti gaji pegawai, listrik, air, dan kebutuhan operasional dasar.
“Ada daerah yang fiskalnya cukup kuat, tapi banyak juga yang masih terbatas. Di Jawa Barat sendiri, ada lima daerah yang perlu pembahasan lanjutan dengan Kemendagri, yaitu Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat, khususnya program yang bersifat mendesak dan memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (Nicko)
