KITAINDONESIASATU.COM – Polemik pemotongan gaji dan fasilitas anggota DPR kembali mencuat. Namun menurut Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, isu itu hanya menyentuh kulit luar, bukan akar persoalan yang sesungguhnya.
“Masalah utama parlemen kita bukan sekadar soal gaji besar atau fasilitas mewah. Yang paling krusial adalah hak budget yang melekat pada DPR,” ujar Suroto, di Jakarta, Rabu, 3 September 2025.
Suroto menjelaskan, semestinya DPR fokus sebagai lembaga pengawas eksekutif. Namun karena memiliki kewenangan dalam proses penganggaran, DPR justru sering berperan ganda, sebagai pengawas sekaligus pemain.
“Hak budget inilah yang membuka ruang praktik politik transaksional. Banyak kebijakan yang merugikan rakyat tetap lolos tanpa koreksi berarti karena ada kompromi dan ‘kongkalikong’ di balik anggaran,” jelasnya.
Untuk itu, Suroto mengusulkan reformasi kelembagaan yang lebih mendasar, menghapus hak budget DPR. Parlemen cukup berfungsi sebagai pengawas sekaligus penyambung aspirasi rakyat, tanpa ikut “membagi-bagi” anggaran.
“Kalau hak budget dihapus, parlemen bisa lebih fokus mengawasi transparansi, akuntabilitas, dan memastikan semua program berpihak kepada kepentingan publik,” tambahnya.
Dorong Penganggaran Partisipatif
Sebagai alternatif, Suroto menawarkan penerapan participatory budgeting atau penganggaran partisipatif. Dalam sistem ini, eksekutif berdialog langsung dengan masyarakat di lokasi yang akan menerima alokasi anggaran.
“Kalau anggaran mau dipakai untuk mengatasi kampung kumuh, maka musyawarah anggaran harus dilakukan bersama warga kampung kumuh itu. Jangan hanya dibicarakan di gedung parlemen atau istana,” katanya.
Dengan cara ini, masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan dapat terlibat aktif, sementara pemerintah mendapat mandat langsung dari rakyat. Parlemen tetap berfungsi mengawasi jalannya proses agar tidak melenceng dari kepentingan publik.
Lanjut Suroto, bahwa reformasi ini mendesak dilakukan agar demokrasi Indonesia tidak lagi dikendalikan transaksi elite.
“Demokrasi kita harus benar-benar menjadi demokrasi ekonomi dan politik yang partisipatif. Rakyat ikut menentukan, bukan hanya menjadi objek dari keputusan elite,” pungkasnya. (*)
